Bupati Purwakarta Merubah Bantuan Sembako Jadi BLT, Ini Alasannya

Laporan : Rohman.

Purwakarta, kutipan-news.co.id – Pihak Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Purwakarta Jawa Barat, yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Hj. Anne Ratna Mustika, S.E., akan merubah bantuan Sembako menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau secara cash. Minggu, (5/4/2020).

Bupati Purwakarta, Hj. Anne Ratna Mustika, S.E., menegaskan, semula rencana Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, akan memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang terdampak pandemic corona dengan bentuk sembako, berupa beras dan lainnya, tetapi belakangan kebijakan dirubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau cash.

“Alasan yang paling mendasar dirubahnya kebijakan diatas sebagai upaya memberdayakan para pedagang ekonomi lemah dan dengan diberikan uang tunai, diharapkan perekonomian di masyarakat tetap berjalan, penerima bantuan akan berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka ke warung terdekat,” jelas Ambu Anne.

Masih kata Ambu Anne, rencana semula para penerima bantuan terdampak langsung covid-19 akan diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok melalui kerjasama dengan perusahaan luar seperti Bulog.

“Kalau bantuan dalam bentuk sembako dan dikerjasamakan dengan Bulog, dikawatirkan perputaran uang tidak ada dan perekonomian warung-warung kecil tidak berjalan, tapi dengan diberikan uang tunai melalui desa, maka para penerima bantuan akan membelanjakan uang yang diterimanya ke warung-warung terdekat sehingga pertumbuhan ekonomi khususnya warung-warung kecil akan ada perputarannya,” tegas Ambu Anne.

Ditambahkannya, setidaknya ada 20.000 penerima bantuan terdampak covid-19, Masing-masing penerima bantuan akan mendapat bantuan sebesar Rp. 300 ribu.

“Pemda telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 6 miliar setiap bulannya dan untuk Bantuan dari provinsi belum diketahui berapa jumlahnya, yang jelas tidak untuk semua masyarakat Purwakarta,” tuturnya.

Karena Bantuan dari provinsi itu ada beberapa kategori, pertama diprioritaskan kepada masyarakat kategori miskin dan rawan miskin, yang kedua yang terdampak langsung secara ekonomi, seperti para pedagang, buruh harian atau pekerja serabutan yang tidak punya penghasilan tetap.

“Kalau PNS kan ada penghasilan tetap, penghasilanya akan diterima sama seperti biasa, walaupun ada covid-19, tidak akan dipotong dan buruh pabrik juga tidak dapat karena mereka sudah dapat upah dari perusahaan tempatnya bekerja,” paparnya.

Sampai hari ini, Pemkab Purwakarta belum tahu berapa jumlah yang akan menerima bantuan dari provinsi, saya minta untuk bersabar menunggu dan nanti akan kita umumkan.

“Sambil menunggu bantuan dari provinsi, Pemda Purwakarta sudah menyiapkan juga bagi yang terdampak secara ekonomi, Tetapi tetap tidak semua masyarakat dapat bantuan,” imbuhnya.

Ada beberapa kategori, diutamakan masyarakat miskin dan yang secara langsung terdampak.

“Kita sedang menyiapkan anggaran sebesar Rp.18 miliar untuk 3 bulan kedepan mulai bulan April, Mei dan Juni,” beber Ambu Anne.

Dijelaskan Ambu Anne, bantuan dari Pemda Purwakarta akan diberikan setelah data penerima bantuan dari provinsi diperoleh, mengapa demikian, agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak ada masyarakat yang double menerima.

“Jangan sampai yang sudah dapat bantuan dari provinsi dapat juga dari Kabupaten, ini yang dihindari dan bantuan dari Kabupaten diperuntukan bagi yang tidak tercover bantuan dari provinsi,” tambahnya.

Bupati Anne juga mengucapkan rasa terimakasih atas kerjasamanya ditujukan kepada TNI, Polri, Tim Medis, Ormas, Organisasi Kepemudaan, Mahasiswa, masyarakat Purwakarta khususnya, RT, RW, Kepala Desa, Camat yang sudah berupaya bersama-sama mencegah penyebaran pandemic covid-19.

“Tetap optimis, dan tetap waspada terutama bagi yang bekerjanya harus keluar rumah, selalu jaga jarak dengan yang lainnya dan bagi mereka yang suka ke pasar tradisonal, disana telah disiapkan tempat cuci tangan dan wastafel beserta sabunnya, Selalu cuci tangan dan diupayakan juga selalu pakai masker,” tutup Ambu Anne.