Ketua LSM MPPN Menduga Pembagian Dana BLT Rawan Jadi Bancakan
Karawang, kutipan-news.co.id –Dalam rangka meminimalisasi Perekonomian masyarakat di tengah-tengah merebaknya Covid-19, Presiden Joko Widodo, menyetujui akan memberikan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk seluruh masyarakat miskin yang berada di Indonesia.
Bantuan Langsung Tunai (BLT), sebesar Rp 600.000, berupa sembako sekitar Rp 450.000 dan Uang tunai sebesar Rp 150.000, akan langsung di berikan oleh pihak Pemerintah untuk warga miskin, melalui sejumlah Kantor Pos, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemberian BLT dari pihak Pemerintah untuk warga miskin dalam rangka meminimalisasi Covid-19, kini mendapat respon baik dari Ketua LSM MPPN (Masyarakat Pemantau Penyelenggara Negara), Tatang Suryadi Obet. Pasalnya jika memang program itu tepat sasaran, Tentukannya sedikit membantu perekonomian masyarakat.
“Iya, saya sangat mendukung sekali program BLT ini. Namun, nampaknya jika anggaran ini tidak kita awasi bersama di duga kuat tidak akan semulus atau sesuai dengan harapan Pemerintah,”papar Obet.
Dikatakan Obet, Bahkan pemberian BLT tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di masyarakat, dan dipastikan pemberian BLT tersebut akan memicu terjadinya perbincangan.
“Pemicu terjadinya peristiwa perbincangan atau kekisruhan dalam pembagian BLT, ketika banyak warga miskin yang tidak kebagian dana tersebut.
Bahkan tidak mustahil pula masyarakat akan menyalahkan pihak Pemerintah terutama pihak Pemerintah Desa yang posisinya berhubungan langsung dengan masyarakat, apabila pembagian BLT tidak tepat sasaran,”timpal Obet.
Sambung Obet, Selain tidak tepat sasaran, kekisruhan akan pula terjadi di tengah-tengah pembagian BLT, apabila pihak Pemerintah Desa yang melakukan pendataan untuk para calon penerima BLT di lakukan secara tebang pilih.
“Semoga saja dalam pendataan di lapangan, para petugas tidak tebang pilih, yang bakal mengakibatkan gejolak masyarakat, agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran,”Pungkasnya.(red)
