Dilaporkan ke KPK, Pemkab Subang : Terimakasih Sudah Kita Tindaklanjuti

Laporan: Rohman.

Subang, kutipan-news.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang yang dilaporkan mengenai penyaluran bantuan sosial (Bansos) terkait Covid-19 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), oleh masyarakat via Jaga KPK ternyata langsung ditindaklanjuti setelah dilakukan asismen ke masing-masing pelapor.

“Memang kita akui ada 3 laporan yang diterima KPK sebagaimana diungkapkan Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding pada Sabtu kemarin dan kita langsung tindak-lanjuti,” kata Ketua Harian TGTPP Covid-19 Subang, H.Aminudin. Rabu, (10/6/2020).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah memberikan laporan sekaligus sebagai upaya perbaikan dan langkah ke depan lebih baik lagi, demikian pula persoalan adanya masalah Bansos lain yang terjadi dilingkungan Desa maupun Kelurahan yang dianggap kurang tepat,” jelasnya.

Dikatakannya, Pada hari Senin, 8/6/2020, Bupati dan jajaran dari Jabar Bergerak telah langsung mendatangi dan memberikan bantuan sosialnya atas nama Siti Marian di Kelurahan Parung, Kecamatan Subang.

“Suami yang bersangkutan menjadi kuli bangunan di Jakarta dan selama Covid-19 tidak ada pekerjaan lagi,” tutur H.Aminudin.

Selain itu laporan dari Rizki di Sukamandi Jaya, karena orang tua-nya belum menerima Bansos sudah ditindak-lanjuti dan akan diserahkan 19 Juni mendatang, karena calon penerima sedang rawat jalan untuk operasi di Bandung dan tinggal sementara di rumah singgah di Rancaekek, Kabupaten Bandung, demikian pula laporan dari Ginanjar yang memberikan masukan dan langkah agar pendistribusian bantuan lebih optimal.

“Ini juga kita perhatikan dan langsung kepada dinas serta lembaga terkait untuk lebih cermat dan tentu saja dalam prakteknya protokol kesehatan pun tetap dijalankan,” pungkasnya.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding pada wartawan, Sabtu, (6/6/2020) lalu, kalau KPK menerima 118 laporan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) sejak meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei 2020 lalu.

“Instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu, Masing-masing lima laporan dan diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung, masing-masing empat laporan, sedangkan Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang tiga laporan, selebihnya masing-masing satu laporan,” tandasnya.