Soal Hak Interpelasi, Askun : DPRD Karawang Jangan Omdo
Laporan : Daman Huri.
Karawang, kutipan-news.co.id – Lebih kurang satu bulan yang lalu DPRD Kabupaten Karawang berencana akan melakukan interpelasi anggran dana Covid-19.
Namun kenyataanya hingga kini interpelasi itu tak kunjung dilaksanakan, sehingga membuat sejumlah masyarakat bertanya tanya dan ada juga yang berkomentar DPRD Karawang jangan omong doang (omdo) dalam berbicara.
Kritikan pedaspun disampaikan oleh praktisi hukum, Asep Agustian SH, MH yang biasa disapa Asep Kuncir atau Askun. Menurutnya interpelasi anggran covid-19 yang pernah diwacankan dan digaung gaungkan melalui media ternyata hingga kini belum juga dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Karawang.
“Saya minta kepada para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Karawang ataupun ini jangan asal meledug kalau bicara, jangan asal omdo bicara. Sebelum bicara tolong dipikirkan dulu, ini adalah kepentingannya masyarakat yang jelas menyangkut wabah penyakit” kata Askun di ruangan kerjanya, Senin (13/07/20).
Dikatakan Askun, Kalaupun ada anggran dana covid yang diduga diselewengkan tinggal serahkan saja ke penegak hukum, karena bila ada penyelewengan dana tentunya jelas merugikan uang negara
“Anggaran benar atau tidak penggunaan penyelewengan itu, itu bagian dari tugas aparatur penegak hukum. kalaupun ada kesalahan, ya silahkan laporkan saja kan biar menjadi jelas” tuturnya.
Askun pun mempertanyakan nyali atau keberanian para wakil rakyat, apa berani memanggil penegak hukum yang ada di dalam satgas percepatan penanganan covid atau sebaliknya.
“Nah pertanyaan saya berani gak Dewan itu memanggil untuk interpelasi bersama sama, agar seluruh yang terlibat dalam gugus tugas itu dipanggil, sok duduk bersama sama biar menjadi jelas. Jadi jangan sekedar tandatangan diposting, tandatangan posting di medsos. Bukan seperti itu” ungkapnya.
Saya selaku rakyat ingin tahu kejelasan keberanian daripada Dewan ini yang konon katanya maksa interpelasi, interpelasi buktikan dengan cara itu, silahkan karena disitu keterlibatannya banyak selain bupati ada Kejari, ada Kapolres, ada Dandim dan ada unsur instrumen lainnya dan disana ada juga wakil bupati.
