Akibat Kekosongan Jabatan Kepala Dinas di Karawang, Pengusaha Terancam Gulung Tikar
Karawang, kutipan-news.co.id – Pada Januari lalu, Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan rotasi dan mutasi terhadap 490 Aparatur Sipil Negara (ASN). Mulai dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan kepala sekolah.
Selain itu, Pemkab Karawang juga telah melakukan pelepasan Purna Bhakti yang telah mencapai batas usia pensiun TMT pada 1 Agustus 2020 dan 1 September 2020 terdiri dari 127 orang.
Tentunya, sejak pelaksanaan rotasi dan mutasi yang dilakukan pada awal tahun itu masih menyisakan beberapa kursi kepala dinas yang kosong, ditambah dengan adanya pelepasan Purna Bhakti PNS yang telah mencapai batas usia pensiun TMT.
Hal itu akhirnya meninggalkan, beberapa kursi kepala dinas yang masih kosong diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (DPPKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (DP3A) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) serta staf ahli.
Kekosongan jabatan kepala dinas dibeberapa intansi terbut juga berpengaruh terhadap para pekerja atau pemborong fisik bangunan di karawang. Siapa sangka sampai saat ini masih banyak sejumlah pengerjaan yang terhambat karena belum jelasnya pengisian jabatan di kepala dinas.
“Kita sebagai pelaku usaha pengerjaan fisik bangunan juga merasa sulit untuk mencairkan anggaran pengerjaan, karena pelaksana jabatan sementara atau PJS tidak ada kewenanangan untuk mencairkan anggaran program,” ucap salah satu pemborong yang enggan nama di sebutkan di karawang.
Dirinya mengaku atas kekosongan jabatan sebagai pengguna anggaran yaitu seorang kepala dinas. Anggara yang seharusnya bisa cepat di cairkan menjadi ada keterlambatan hampir lebih satu lebih, Sedangkan perputaran modal harus tetap jalan.
“Kalau saja ada pemborong yang masih mengandalkan dana standby loan itu pasti kalangkabut, hitungan saja jika uang itu ngendap di bank Tentukannya suku bunga akan tetap jalan, bisa-bisa para pengusaha di Karawang gulung tikar,” ulasnya.
Menurut dia, Seharusnya pemerintah daerah melalui Bupati karawang bisa segera mengambil langkah kongkrit untuk kemajuan program pemerintah daerah. Jangan sampai kata dia tugas disetiap dinas terkendala hanya karena kekosongan jabatan di setiap intansi dinas di karawang.
” Kalau bisa sesegera mungkin, itu semua demi kemajuan pembangunan di Karawang,” pungkasnya.(yan/red)
