Komisi III DPRD Karawang Minta Presiden dan Menteri BUMN Copot Pejabat PHE ONWJ
Karawang, Kutipan-news.co.id – H. Endang Sodikin, S.Pd.I, SH, MH. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karawang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak PHE ONWJ atas terjadinya kebocoran pipa yang ketiga kalinya.
Hal tersebut di ungkapkannya setelah dirinya bersama rombongan melakukan sidak ke lokasi terjadinya kebocoran pipa Pertamina yang dianggapnya telah merugikan warga masyarakat Karawang.
“Disini saya menyampaikan penyesalan karena keterlambatan dan upaya pembersihan tumpahan minyak oleh pihak PHE ONWJ terkesan landai atau lambat, sehingga seiring dengan angin barat dan angin timur, kebocoran oil spill yang ke tiga kalinya ini sampai ke Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang,” ungkap Kang HES, sapaan akrab H. Endang Sodikin, S.Pd.I, SH, MH, Kepala Kutipan-news.co.id, Minggu (25/4/21).
Dikatakan Kang HES, dirinya mengultimatum pihak PHE ONWJ dengan tiga hal atas kejadian yang dianggapnya sangat merugikan ribuan masyarakat di Kabupaten Karawang.
Dari ultimatum atau penyampaian kekecewaan yang keras kepada pihak PHE ONWJ dirinya meminta pihak PHE ONWJ dengan poin pertama dirinya meminta sesegera mungkin meningkatkan dan menambah personilnya agar pembersihan di pesisir pantai laut Karawang lebih di tingkatkan.
“Point’ pertama saya minta personil yang bermitra dengan pihak Pertamina untuk turun ke 9 Kecamatan pesisir yang ada di kabupaten Karawang,” kata HES.
Lebih lanjut Ia mengatakan poin kedua pihak Pertamina harus menyisir atau mendata kembali kerugian yang di alami oleh masyarakat dari 9 Kecamatan tersebut atas kebocoran pipa Pertamina yang ketiga kalinya di Karawang.
“Saya minta kerugian itu di data kembali, baik kerugian dari kalangan nelayan, bakul, tambak dan lainnya, tiada lain agar tidak ada satu orang pun yang merasa masih dirugian atas kejadian bocornya pipa tersebut,” ulas HES.
Dalam point’ ke tiga, kang HES mengecam keras apabila terjadi ke empat kalinya kebocoran pipa Pertamina yang ada di Karawang, pihaknya atas nama masyarakat kabupaten Karawang menyampaikan aspirasinya, kepada Bapak Presiden, Bapak Menteri BUMN, agar pejabat yang berwenang menangani permasalahan Pertamina di wilayah kabupaten Karawang agar segera di copot. Karena menurutnya sudah terlalu banyak masyarakatnya yang di rugikan terutama persoalan waktu dan penghasilan masyarakat jelas telah jadi korban kerugian.
“Tentunya ganti untung ataupun kompensasi tidak menjadi satu kebutuhan yang memang dapat memenuhi kebutuhan – kebutuhan seperti halnya biasanya, jadi kompensasi ini tidak cukup untuk mengganti kerugian – kerugian yang di sebabkan oleh kebocoran pipa Pertamina tersebut.
Dari tiga hal tersebut, saya selaku Ketua Komisi III DPRD Karawang dan Ketua Praksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan ini agar Kementrian BUMN segera menindak tegas, selain itu kami menemukan akibat terjadinya kebocoran tersebut diakibatkan karena pipa milik Pertamina dianggap sudah tidak layak pakai, dan kenapa itu di biarkan, Jika anda mengaku pihak anak perusahaan Pertamina yang memiliki anggaran yang cukup tentunya hal ini tidak terjadi,”Pungkasnya.(red)
