PPKM Darurat Bikin Masyarakat Garut Gelisah, Ini yang Dilakukan Bupati!

Garut, Kutipan-News.co.id – Sejak diterapkan PPKM Darurat di Kabupaten Garut, kini mulai terjadi kegelisahan bagi masyarakat.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengatakan, keresahan di tengah PPKM Darurat disebabkan faktor ekonomi masyarakat.

Rudy menilai PPKM Darurat dilakukan demi kemanusian dan melindungi masyarakat itu sendiri.

Pemerintah pun tidak tinggal diam terhadap kondisi saat. Salah satunya dari pemerintah pusat mengeluarkan program social safery net.

Atau jaring pengaman sosial, untuk Kabupaten Garut yang akan diberikan sebanyak 46 ribu orang, kata Rudy.

Rudy menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan social safety net untuk Kabupaten Garut sebanyak kurang lebih 46 ribu orang, akan mendapatkan sebesar Rp300 ribu per bulan. Tetapi hanya dua kali untuk dua bulan.

“Jadi insya Allah pada Minggu kedua, 46 ribu orang masyarakat Garut mendapatkan social safety net, untuk dua bulan, yakni Rp600 ribu per kepala keluarga,” ujarnya di Kecamatan Garut Kota, Senin (05/07/2021).

Lebih lanjut, dijelaskan Rudy, bahwa Pemkab Garut tidak boleh memberikan bansos, bagi masyarakat yang sudah menerima program bansos dari pemerintah.

“Seperti Program PKH, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan BPNT,” ucapnya.

Kemudian, pihaknya akan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kepala keluarganya merantau di luar kota dan terdampak PPKM Darurat.

Sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya di Garut maka Pemkab Garut akan menyiapkan bantuan beras.

Perlindungan kepada masyarakat itu, misalnya karena kepala keluarganya, berdagang di kota Jakarta, yang juga dalam keadaan PPKM Darurat.

Maka Pemkab Garut akan memberikan social safety net berupa pemberian beras.

“Adapun beras tersebut bersumber dari beras cadangan Pemkab Garut,  yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan,” tutur Rudy.

Untuk sementara, lanjut Rudy, bantuan beras berkualitas premium itu, akan digulirkan kepada 21 kelurahan yang ada di Kabupaten Garut.

Sedangkan untuk di desa, Rudy, meminta para kepala desa untuk memverifikasi kembali data warga, agar tidak terjadi data ganda, pintanya.

Rudy menegaskan, selama masa PPKM Darurat, tidak boleh ada warga yang tidak bisa makan karena tak punya beras, semua harus bisa makan.

“Saya tidak mau di PPKM Mikro (Darurat) ini ada dapur yang tidak ngebul, kami sediakan, kami masih ada ratusan ton beras,” tukasnya.