Difabel Akan Diberi Vaksin Sinopharm Hibah Pribadi Raja UEA untuk Jokowi
Jakarta, Kutipan-News.co.id – Sejak awal pemerintah telah memutuskan program vaksinasi Covid-19 melalui dua cara, yakni vaksinasi program pemerintah gratis dan vaksinasi gotong royong yang dibebankan kepada perusahan, badan usaha, dan industri.
Namun, saat ini kembali mencuat bahwa vaksinasi gotong royong diperluas jangkauannya menjadi vaksinasi gotong royong individu berbayar. Program vaksinasi berbayar ini rencananya akan bisa didapatkan langsung masyarakat dengan sejumlah biaya yang ditetapkan pemerintah.
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menuturkan, kebijakan vaksinasi berbayar ini awal muncul saat rapat pada 26 Juni 2021 lalu.
Dikatakannya, rapat tersebut dilakukan atas inisiatif dari Tim Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang melihat bahwa laju vaksinasi gotong royong sangat perlu ditingkatkan.
“Vaksinasi gotong royong mungkin speed-nya 10.000 sampai 15.000 suntikan per hari. Dari target 1,5 juta capaian, baru gtercapai 300.000. Memang ada kesan ini kok lamban,” kata Budi pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (13/7/2021).
Ia menyebutkan, dari rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan seperti perluasan jangkauan seperti diadakan pada rumah sakit yang menjadi sentra vaksinasi program pemerintah, sasaran kelompok anak, dan individu.
“Kita bahas bersama karena hasil kesimpulan seperti itu. Kemudian sempat kita bawa ke rapat kabinet terbatas pada 28 Juni. Setelah itu, Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPCPEN, kemudian kita harmonisasi dan kita keluarkan,” ucapnya.
Selanjutnya, Budi mengatakan, keputusan tersebut ditetapkan karena melihat program vaksinasi gotong royong masih bisa ditingkatkan perannya untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi.
“Vaksin gotong royong kita lihat harus lebih cepat karena swasta seharusnya lebih cepat gerakannya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini, “ kata Budi.
Ia menyebutkan, vaksinasi gotong royong tidak menggunakan APBN, tetapi menggunakan anggaran dari BUMN dan perusahaan swasta.
“Jadi tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan dan negara sebenarnya dari sisi anggaran,” terang Budi.
Dikatakannya, vaksinasi gotong royong individu berbayar merupakan opsi. Oleh karena itu, masyarakat tetap mendapat akses ke program vaksinasi gratis.
Selain itu, vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu ini hanya menggunakan vaksin Sinopharm dan CanSino sehingga tidak berbenturan dengan program vaksinasi pemerintah.
Diskusinya waktu itu disampaikan bahwa karena ini biaya ditanggung oleh individu. Ini dapat meringankan beban APBN. Itu adalah landasan pemikiran pemerintah,” tandasnya.
Ia menambahkan, adanya vaksinasi individu ini untuk memberi akses kepada beberapa warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal di Indonesia.
Khusus terkait harga, Budi mengatakan, akan segera ditetapkan dan pelaksanaannya tidak dilakukan di sentra vaksinasi atau fasilitas kesehatan lainnya yang telah melayani vaksinasi program pemerintah.
Budi menjelaskan, penggunaan vaksin Sinopharm untuk program vaksinasi gotong royong individu ini menggunakan vaksin yang dibeli oleh industri dan BUMN, bukan vaksin yang dihibahkan oleh United Arab Emirates (UEA).
“Vaksin Sinopharm hibah pribadi dari Raja UEA ke Bapak Presiden Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma,” terangnya.
Budi menyebutkan, hibah tersebut dipegang oleh Kemkes. “Kami saat hati-hati, setiap kali mau mengeluarkan, kami meminta arahan bapak presiden dan arahan bapak presiden. Tadinya vaksin ini mau dipakai untuk haji,” ucapnya.
Namun karena pelaksanaan haji tahun ini ditiadakan, maka vaksin Sinophram tersebut sudah diarahkan untuk para difabel. “Ini diberikan sebagai jatah pribadi bapak presiden ke difabel-difabel di zona merah,” pungkasnya.
