Pemerintah Rencanakan Ambil Opsi Penyesuaian Harga BBM Hingga Berikan Subsidi Upah
Jakarta, Kutipan-news.co.id – Pemerintah akan mengambil opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagai imbas dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang membebani APBN.
Pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat yang akan terimbas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).
“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini, dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Sri Mulyani.
Sebanyak 16 juta pekerja akan mendapatkan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu per orang.
Pekerja yang akan mendapatkan subsidi tersebut yakni mereka yang bergaji maksimal 3,5 juta perbulan.
Subsidi upah tersebut merupakan bagian dari bantalan sosial yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi beban kenaikan harga.
“Bapak Presiden juga menginstruksikan kita untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta per bulan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).
Subsidi upah tersebut hanya dibayarkan satu kali.
Sumber dana subsidi tersebut berasal dari pengalihan dana subsidi BBM dengan anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
“Ini juga nanti ibu menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
Selain subsidi upah, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.
BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali dengan anggaran total Rp12,4 triliun.
Selain BLT pemerintah juga memberikan subsidi transportasi melalui Pemerintah Daerah sebesar 2 persen dari dana transfer umum yaitu dana alokasi khusus (DAK) dan dan bagi hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun.
Bantalan diberikan dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.
Bantuan-bantuan tersebut direncanakan akan mulai dieksekusi pada pekan ini. Pemerintah berharap BLT yang diberikan bisa mengurangi tekanan kenaikan harga kepada masyarakat dan bahkan mengurangi kemiskinan.
“Sehingga kita bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang dalam hari-hari ini dihadapkan pada tekanan terhadap kenaikan harga,” pungkasnya.(red)
