Bawaslu Karawang Diduga Bikin Kebijakan Ngawur & Diskriminatif, Wilson : Tegaskan Awasi Kejanggalannya

Karawang, Kutipan-news.co.id – Dalam rangka menyongsong Pemilu 2024, pihak-pihak terkait yang salah satunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan tidak terkecuali kepada awak media.

Dalam waktu dekat, Bawaslu Kabupaten Karawang akan menggelar “Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Awak Media” yang akan dilaksanakan tanggal 23-24 November 2022, bertempat di salah satu hotel di Karawang.

Pada awalnya, Bawaslu Karawang hanya mengundang secara resmi 2 organisasi wartawan yang ada di Karawang, padahal di Karawang terdapat lebih dari 2 organisasi wartawan. Namun setelah terjadi protes dari beberapa organisasi wartawan lainnya, maka pihak Bawaslu Karawang merevisi undangan sosialisasi tersebut.

Atas sikap Bawaslu yang terkesan tebang pilih itu, kritikan keraspun di lontarkan oleh Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Wilson Lalengke, S.Pd. M.Sc., M.A., dirinya sangat menyayangkan tindakan diskriminatif tersebut. Bahkan Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 tersebut menyampaikan bahwa sangat mungkin Bawaslu Karawang tidak paham atau belum mengetahui bahwa di Indonesia itu ada berpuluh-puluh organisasi wartawan dan salah satunya adalah PPWI.

Tokoh Pers Nasional tersebut mengatakan oleh karena itu, maka perlu dilakukan teguran atau pemberitahuan kepada Bawaslu Karawang bahwa selaku pemangku kepentingan dalam Pemilu tidak boleh kuper (kurang pergaulan-red), justru menurutnya harus mempercepat dan mengakselerasi kemampuan serta wawasan terkait media massa, jurnalistik dan kewartawanan.

“Sayang sekali kalau momentum pelaksanaan Pemilu 2024 justru tidak terakomodir sebaik mungkin, keterlibatan warga masyarakat terutama masyarakat jurnalis warga (Citizen Jurnalistik) yang akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa kepentingan-kepentingan tertentu seperti yang terjadi pada media-media mainstream saat ini,”ujar Wilson Lalengke yang akrab disapa Bung Shony.

Alumni di 3 Universitas bergengsi Eropa ini menghimbau para jurnalis atau wartawan jangan berkecil hati, justru dengan kebijakan ngawur dan diskriminatif tersebut para wartawan bisa berbuat lebih banyak untuk mengawasi semua hal-hal yang terjadi di lapangan.

“Tanpa kerjasama dengan Bawaslu pun tugas-tugas kita mengawasi kejanggalan Pemilu masih bisa dilakukan dengan independensi tinggi tanpa ada intervensi, keterikatan dengan pihak manapun dan bekerja lebih maksimal,” tutupnya. (rls/red)