Anggota DPRD Jabar Ini Minta Guru Honorer Tak Lagi Ikut Tes PPPK, Gaji Sulit Terancam Tak Lolos Pula
Karawang, Kutipan-news.co.id – Peran guru tidak bisa dilepaskan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Bahkan, kesuksesan sebuah pendidikan bisa dilihat dari bagaimana guru melakukan proses pengajaran. Oleh karena itu, peran guru sangat sentral dalam pendidikan.
Namun, saat ini isu kesejahteraan guru masih saja bergulir, terutama dikalangan guru honorer. Bayangkan saja, saat ini masih ada guru honorer yang digaji empat ratus ribu sebulan. Jika dilihat dari kalkulasi kebutuhan sehari-hari hal ini tidaklah akan mencukupi.
“Apalagi kalau gurunya sudah berkeluarga, memiliki anak pastinya tidak akan cukup. Pemerintah harus serius meningkatkan kesejahteraan guru,” kata anggota DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, menyampaikan pesan rilisnya kepada redaksi kutipan-news.co.id, Rabu (30/11).
Akibat dari minimnya penghasilan, lanjut anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra ini, guru mencari penghasilan lain di luar jam mengajar. Hal ini akan berdampak pada terpecahnya konsentrasi antara mengajar, bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akibatnya, sedikit banyak konsentrasi mengajar terpecah dan tidak maksimal.
“Kalau sudah begini, prestasi di sekolah akan terganggu. Persoalan kesejahteraan ini jangan sampai di nomor duakan. Pemerintah harus membuat formulasi meningkatkan kesejahteraan guru,” paparnya.
Memang, tambah Ihsanudin, saat ini pemerintah sedang menggencarkan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi, hal tersebut belum mengakomodir semua guru.
“Bagaimana guru-guru yang tidak lolos PPPK? Bagaimana kesejahteraan mereka?” tanyanya.
Anggota DPRD yang dikenal pro rakyat ini meminta, pemerintah tidak mempersulit perekrutan PPPK guru. Bila perlu diangkat tanpa perlu tes lagi, terutama bagi guru yang sudah mengajar puluhan tahun.
“Jangan sampai mereka berkompetisi dengan guru-guru yang baru. Angkat langsung menjadi PPPK tanpa perlu seleksi umum seperti pelamar PPPK lainnya,” pintanya.
Anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Karawang dan Purwakarta ini juga mendorong, perlu adanya standarisasi honor bagi guru, terutama guru-guru honorer. Saat ini, masih banyak guru honor yang mendapatkan penghasilan di bawah standar.
“Saat ini buruh sedang berjuang menaikan upah, sementara guru honornya jauh di batas upah buruh. Ada yang digaji 400 ribuan sebulan. tidak akan cukup,” tegasnya.
Menjadi seorang guru, lanjutnya, saat ini kurang banyak diminati karena memang gajinya sangat kecil. Sangat jauh berbeda dengan karyawan pabrik yang gajinya sangat besar.
“Gaji guru honorer jauh di bawah gaji buruh, tentunya memang harus ada perhatian lebih serius dari pemerintah dalam mencari solusi untuk nasib guru honorer,” tambahnya.
Dengan APBD yang besar, ungkap Ihsanudin, pemerintah harus mengalokasikan porsi lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Guru jangan hanya dibebani dengan tugas-tugas administrasi saja di sekolah tanpa dihitung berapa penghasilan mereka yang diterima saat ini.
“Kami mendorong, pemerintah daerah maupun provinsi untuk meningkatkan honor guru, supaya mereka memiliki kehidupan yang layak. Jangan sampai ada ketimpangan antara guru PNS dengan guru honorer,” tegasnya.
Pembangunan sektor pendidikan sangat penting, dan yang harus dilakukan adalah peningkatan sumber daya manusianya (SDM).
“Memiliki guru yang berkualitas, otomatis menghasilkan murid-murid hebat. Dan hasil dari pendidikan yang baik tentu akan dapat menentukan proses pembangunan yang baik juga,” pungkasnya.(red)
