Stop Cawe-Cawe Pilkada : Ketua DPRD Karawang Ajak TAPD Fokus Targetkan APBD 2025 Nol Defisit
Oplus_131072
Karawang,Kutipan-news.co.id – Ditengah berkecamuknya seruan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Karawang dengan Head-To Head dugaan kecurigaan besar terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kian santer terdengar.
Klimaks dari Penantang (Acep-Gina) lawan Petahana ( Aep-Maslani) kian panas mewarnai politik Pilkada Karawang tahun ini.
Sehingga kegiatan Forkopimda pun menjadi sasaran empuk menjadi tudingan keras terhadap kegiatan suksesi pemenangan petahana yang digagas oleh Sekda, setelah MCP KPK setelah kemarin mengevaluasi capaian karawang 2023-2024.
Ketua DPRD Karawang, H. Endang Sodikin menyampaikan apapun yang dilakukan Sekda dengan para OPD dan jajarannya yang melakukan atau berkegiatan apapun hari ini yang lakukan diluar karawang harus dihentikan, pasalnya kegiatan tersebut bisa di realisasikan setelah pilkada 28 November 2024 atau awal bulan Desember 2024.
“Saya berharap setelah kegiatan jumat-sabtu yang kemarin telah digelar didaerah Bogor itu kedepannya sudah tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan diluar daerah nanti setelah pilkada aja, semua TAPD dan OPD fokus ke permasalahan defisit 169 miliyar, dan defisit mengurangi kegiatan-kegiatan tidak perlu 2025,”ungkap HES sapaan akrab H. Endang Sodikin kepada awak media.
Ia berharap semua bisa fokus terhadap defisit, menurutnya tugas hari ini stop kegiatan dimasa kampanye Pilkada dan fokus menyelesaikan tugas yang sudah ada didepan mata kita.
“Forkopimda pastinya pada posisi solid, mengamankan pilkada semua. Meskipun sebentar lagi PJs Bupati akan pamit dari karawang pada 23 November 2024, Dan insya Allah kami akan terus berkoordinasi dengan rekan-rekan Forkopimda sesuai pasal (10 ) sampai dengan (17) PP 12 tahun 2022,”sambung HES.
Ia juga mengajak berhenti dan menahan diri melakukan kegiatan-kegiatan yang memicu atau memancing untuk tidak berbuat netral.
“Stop kegiatan yang memancing kecurigaan kubu kubu yang sedang bertanding, kita pemerintahan fokus terhadap pelayanan masyarakat, soal suksesi pilkada urusan partai koalisi masing-masing,”pungkasnya (red)
