Buntut Dugaan Pungli PAUD MH, Dugaan Dana Pungutan Rapot Kini Saling Tuding

0
IMG-20250428-WA0020

 

Karawang,Kutipan-news.co.id –Polemik dugaan Pungutan Liar (Pungli) Sekola PAUD Mekar Harum (MH) untuk kegiatan Gebyar PAUD Kecamatan Cibuaya kian memanas.

 

Pasalnya, Kepala Sekola PAUD Mekar Harum di kabarkan telah memakai jasa pihak ketiga untuk meminta penjelasan salah satu awak media yang menulis berita atas info dugaan pungli tersebut.

 

Padahal awalnya upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Kepala Sekolah tersebut sudah di upayakan oleh para awak media, Namun upaya konfirmasi yang pasilitasi pihak ketiga yang tak kunjung usai. Anehnya setelah berita tersebut ramai jadi sorotan publik, menyangkal seolah – olah tidak ada upaya konfirmasi, kini pihak ketiga pun masih di munculkan.

 

Kepala Sekola PAUD Mekar Harum, Susi akhirnya angkat bicara kepada salah satu wartawan terkait pungutan sebesar Rp. 50 ribu untuk kegiatan Gebyar PAUD Kecamatan Cibuaya.

 

Menurut Susi, sebelumnya hal tersebut sudah di rapatkan bersama orang tua siswa, sepertinya keluhan dari salah satu orang tua siswa yang tidak ikut dalam acara rapat persiapan acara Gebyar PAUD itu.

 

“Kadang orang tua siswa itu ada yang ngikut rapat dan ada yang engga, dan saya kalau rapat selalu bawa Komite dan ada daftar hadirnya. Dan kalau memang orang tua tidak sanggup bisa diobrolkan lagi,” ujarnya mengatakan kepada wartawan detikarawang.click pada, Sabtu (26/4/25) lalu.

 

Dirinya menyesalkan permasalahan yang mencuat adalah iuran Gebyar PAUD sebesar Rp. 50 ribu, lanjutnya, padahal sekolah hanya memfasilitasi rapat antara orang tua dengan komite. Dan iuran itu, dikelola oleh orang tua siswa itu sendiri.

 

” Murid saya ada sekitar 60 orang, dan uang yang terkumpul hanya sebesar Rp. 400 ribu untuk kegiatan Gebyar PAUD itu, sementara biaya yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp. 2 juta untuk urusan baju tari, aksesoris tari, makan dan lain- lain, karena biaya Gebyar PAUD itu tidak dicover oleh sekolah,” papar Susi.

 

“Kemarin kita habis total Rp. 1, 5 juta biaya Gebyar Paud itu, dan tadi udah kita konfirmasikan ke dinas, Nah itu kekurangannya siapa yang menanggung, ya lembaga dong,” ucapnya lagi.

 

Susi kembali mengeluhkan, mengapa PAUD -nya yang diberitakan, tapi ia sebagai kepala sekolah tidak pernah merasa dikonfirmasi.

 

“Anggaran Rp. 50 ribu itu sudah dikembalikan , tapi orang tua tidak mau menerima. Karena anak-anak mereka yang menggunakan make -up, ya tahu diri kali ya, gitu,” imbuh Susi.

 

Ia juga menyesalkan, terkait pemberitaan mengenai pembayaran raport sebesar Rp. 30 ribu, padahal kata Susi, disekolah lain ada yang sampai Rp. 60 ribu.

 

“Uang raport Rp. 30 itu, kami pihak sekolah hanya mendapatkan kelebihan Rp. 3000 karena kita harus membeli buku raport di dinas sebesar Rp. 27000,” ungkapnya seraya ia berpesan berkali-kali agar wartawan dapat bersifat profesional dan mengkonfirmasikan terlebih dahulu segala sesuatu yang menyangkut PAUD Mekar Harum kepada dirinya.

 

Tak cukup sampai di sana, awak media pun melakukan konfirmasi kepada Plt Kepala Bidang Pendidikan dan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang atas tuduhan bahwa pihak Dinas meminta anggaran sebesar Rp. 27.000 untuk pembiayaan rapot.

 

Sutarman, Plt Kabid Dikmas Disdikpora Karawang Membantah adanya tudingan jual beli rapot di lakukan oleh pihak dinas di bidang yang dipimpinnya.

 

“Apa yang dikatakan Kepala Sekolah (Kepsek) PAUD Mekar Harum Susi itu tidak benar, terlebih saat ini rapot siswa tidak lagi berbentuk buku melainkan sudah digital,” ujar Sutarman saat di temui Kutipan-news di ruang kerjanya pada, Senin (28/4/25)

 

“Rapot itu sekarang bukan lagi berbentuk buku , tapi melalui sistem digital dalam bentuk PDF yang kemudian kirimkan untuk di print kan oleh kesatuan pendidik masing-masing. Ya, paling mereka mengeluarkan biaya print saja, gak ada itu kita jualan rapot,” ucap Sutarman menjelaskan.

 

Sutarman juga menuturkan, pihaknya tidak pernah menginstruksikan apapun baik kepada PAUD maupun TK dibawah naungannya. Karena masing-masing dari sekolah-sekolah tersebut sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimana didalamnya sudah ada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang salah satunya adalah untuk pembiayaan rapot siswa.

 

” Kami tidak pernah menginstruksikan apapun apalagi jika di RKAS ada anggaran pengadaan raport ya tidak boleh lagi minta kepada orang tua siswa. Dan PAUD Mekar Harum juga mendapatkan dan BOS,” ulasnya.(Joe/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!