Mensos Gus Ipul Paparkan Strategi Bansos 2026 dan Usul Tambahan Anggaran Rp20,9 Triliun
JAKARTA | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memaparkan capaian anggaran 2025 dan rencana kerja 2026 dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Kamis (10/7/2025). Fokus utama pembahasan meliputi laporan keuangan Kementerian Sosial tahun 2024, evaluasi realisasi anggaran 2025, serta penjabaran arah kebijakan sosial untuk tahun anggaran 2026.
Dalam penjelasannya, Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2025, realisasi belanja Kementerian Sosial telah menunjukkan progres signifikan, terutama pada penyaluran bantuan sosial.
“Per Juni 2025, belanja non-bansos sudah terealisasi lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 33,37 persen. Sementara itu, realisasi belanja bantuan sosial mencapai lebih dari Rp40 triliun, setara dengan 53,50 persen dari total alokasi,” ungkapnya di hadapan anggota Komisi VIII DPR.
Ia menambahkan bahwa kebijakan belanja tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung tema pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden, khususnya terkait penguatan sektor pendidikan dan peningkatan kesejahteraan sosial.
“Kami akan memperkuat kontribusi melalui program Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk nyata kehadiran negara di sektor pendidikan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Gus Ipul juga menekankan pentingnya reformasi sistem penyaluran bantuan sosial. Tiga strategi prioritas pun disampaikan untuk memastikan efektivitas program ke depan.
Pertama, melanjutkan berbagai program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial. Kedua, memanfaatkan basis data yang terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mendorong digitalisasi dalam proses penyaluran. Ketiga, mengembangkan model bantuan yang lebih adaptif dan inklusif, dengan orientasi pada kemandirian penerima melalui sinergi program pemberdayaan.
Selain strategi program, Gus Ipul juga memaparkan postur pagu indikatif anggaran Kementerian Sosial untuk 2026 yang mencapai Rp76,03 triliun. Angka ini mengalami penurunan sekitar 4,47 persen dibandingkan pagu anggaran 2025 yang berada di atas Rp79 triliun.
Secara rinci, anggaran tahun 2026 terdiri dari dua program utama: Program Perlindungan Sosial sebesar Rp75 triliun lebih, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp768 miliar lebih.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa pagu anggaran tersebut belum mencakup belanja-belanja darurat dan kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, bantuan pemenuhan gizi bagi lansia dan penyandang disabilitas, bantuan anak yatim piatu, serta program pemberdayaan berbasis masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut secara optimal,” jelasnya.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan akan didistribusikan ke sejumlah unit kerja, di antaranya:
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
- Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
- Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih
Menutup rapat kerja, Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas dukungan serta masukan yang diberikan Komisi VIII, yang menurutnya sangat berperan dalam memperkuat kerja Kementerian Sosial.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, kritik, dan saran yang telah disampaikan. Ini menjadi modal penting bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial ke depan,” pungkasnya. (Red)
