DPR Apresiasi Kementerian ESDM atas Opini WTP dan Kinerja PNBP 2024
JAKARTA | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2024. Pengakuan ini disampaikan dalam rapat kerja yang digelar di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (14/7/2025).
Rapat kerja antara Komisi XII DPR RI dan Kementerian ESDM ini secara khusus membahas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2024. Dalam forum tersebut, disebutkan bahwa Kementerian ESDM berhasil meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya dari opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun sebelumnya, menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan penghargaan atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa pencapaian opini WTP mencerminkan keseriusan Kementerian ESDM dalam menjalankan tata kelola keuangan negara secara akuntabel.
Selain peningkatan kualitas laporan keuangan, capaian positif Kementerian ESDM juga tercermin dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan pemaparan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, PNBP tahun 2024 tercatat sebesar Rp269,65 triliun, melebihi target awal sebesar Rp238,39 triliun, dengan tingkat capaian 113%.
Kontribusi terbesar terhadap realisasi PNBP tersebut berasal dari subsektor minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batubara, serta energi panas bumi. Sementara itu, hingga pertengahan tahun 2025, PNBP sektor ESDM telah mencapai Rp117,17 triliun, atau sekitar 46% dari target APBN sebesar Rp254,49 triliun.
“Insyaallah target tahun 2025 dapat kita capai, meskipun beban kerjanya cukup berat,” ujar Bahlil dalam rapat tersebut.
Menanggapi capaian ini, Komisi XII DPR RI berharap agar kinerja keuangan dan penerimaan negara dari sektor ESDM dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel diyakini dapat membantu DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara lebih efektif.
Komisi XII juga menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat, terutama melalui sektor energi dan sumber daya mineral yang menjadi penopang penting perekonomian nasional. (Red)
