Wapres Gibran Tinjau Penyaluran BSU di Boyolali, 13,8 Juta Pekerja Sudah Terima Bantuan
BOYOLALI | KUTIPAN-NEWS.CO.ID — Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025. Pada Jumat (18/7/2025), Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan kembali menyalurkan BSU, kali ini di Kantor Pos Boyolali, Jawa Tengah.
Penyaluran BSU ini mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang hadir bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Boyolali menjadi lokasi ketiga yang dikunjungi Wapres dalam rangkaian peninjauan penyaluran BSU, setelah sebelumnya meninjau di Kantor Pos Cabang Tangerang (Banten) dan Fatmawati (Jakarta Selatan).
Dalam keterangannya, Wapres Gibran mengapresiasi pelaksanaan BSU yang dinilainya berjalan baik. Ia mengimbau agar bantuan yang diterima digunakan secara bijak untuk keperluan produktif, terutama mendukung kebutuhan keluarga.
“Bulan Juli ini masuk tahun ajaran baru. Bagi yang memiliki anak sekolah, BSU bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah atau kebutuhan rumah tangga,” ujar Gibran di lokasi.
Wapres juga meminta agar pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan turut mengawasi proses distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyampaikan bahwa hingga 18 Juli 2025, program BSU telah menjangkau 13,8 juta pekerja, atau sekitar 86,66 persen dari total 15,9 juta pekerja yang terdaftar secara nasional sebagai penerima yang memenuhi syarat.
Untuk wilayah Jawa Tengah, BSU telah tersalurkan kepada 2.023.415 pekerja, dan khusus di Kabupaten Boyolali tercatat 84.414 pekerja telah menerima bantuan.
“Data ini menunjukkan bahwa penyaluran BSU berjalan efektif dan langsung menyentuh masyarakat,” kata Wamenaker.
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan terhadap dana bantuan yang diterima pekerja. Jika terjadi, menurutnya, itu merupakan pelanggaran serius.
“Pemotongan bantuan adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Immanuel.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menambahkan bahwa BSU yang diterima masyarakat Boyolali berperan sebagai stimulus ekonomi di tingkat lokal. Ia berharap pelaksanaan yang baik ini bisa menjadi percontohan untuk daerah lain.
“Pemerataan bantuan akan terus kita upayakan. Kami mengikuti arahan Wapres dan Wamenaker agar bantuan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan keluarga dan keberlangsungan hidup masyarakat,” ujar Luthfi. (Red)
