Presiden Prabowo Bahas APBN 2025 dan RAPBN 2026 dalam Rapat Ekonomi di Istana
JAKARTA | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat internal bersama jajaran menteri bidang perekonomian di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025), untuk membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta rencana penyusunan RAPBN tahun 2026.
Dalam keterangannya usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah laporan penting kepada Presiden terkait agenda fiskal yang sedang dibahas di parlemen, termasuk pelaporan pelaksanaan APBN 2024.
“Pertama, kami melaporkan perkembangan pembahasan UU Pelaporan dan Pelaksanaan APBN 2024 yang saat ini dibahas bersama Badan Anggaran DPR. Kami berharap laporan keuangan pemerintah pusat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” kata Menkeu kepada pers.
Menkeu juga memaparkan proyeksi defisit APBN 2025, yang diperkirakan sebesar 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut angka tersebut mencerminkan keseimbangan fiskal antara potensi pendapatan negara dan kebutuhan belanja yang prioritas.
“Pembahasan pasca-laporan semester menunjukkan perkembangan signifikan sejumlah program pemerintah, dan itu turut kami laporkan ke Presiden,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani turut melaporkan progres penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2026, yang dijadwalkan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan di depan DPR pada Agustus mendatang.
Ia menekankan bahwa RAPBN 2026 akan mengakomodasi berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, hingga penguatan di sektor ketahanan pangan.
“Termasuk prioritas di bidang pendidikan, seperti pendidikan dasar dan menengah, perbaikan sekolah madrasah, digitalisasi sekolah, serta program Kemendikbudristek dan Kemendiktisaintek lainnya,” jelas Menkeu.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Thomas A. M. Djiwandono. (Red)
