Menkeu Laporkan Progres APBN 2026, Presiden Prabowo Tekankan Reformasi Fiskal dan Deregulasi
JAKARTA | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan perkembangan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Laporan ini disampaikan usai rapat bersama jajaran Menteri bidang Perekonomian Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Menurut Sri Mulyani, pembahasan difokuskan pada finalisasi Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2026 yang akan disampaikan Presiden Prabowo ke DPR pada 15 Agustus mendatang.
“Kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan dan penyelesaian penulisan Nota Keuangan dan RAPBN 2026,” ujar Sri Mulyani. “Rencananya, Presiden akan menyampaikannya kepada DPR pada tanggal 15 Agustus, yang jatuh pada hari Jumat.”
APBN 2026 akan diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas nasional, seperti makan bergizi gratis, Koperasi Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan fasilitas pendidikan, serta ketahanan pangan.
“Semua program prioritas telah kami sampaikan agar mendapatkan arahan lebih lanjut dari Presiden, apakah sudah sesuai dengan visi beliau,” lanjut Menkeu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya reformasi fiskal, efisiensi belanja negara, dan pengendalian defisit agar APBN tetap menjadi instrumen strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Presiden memberikan arahan agar reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilanjutkan. Belanja negara harus fokus pada program prioritas, sementara defisit dijaga pada level yang sehat,” jelas Sri Mulyani.
Selain membahas APBN, Presiden Prabowo juga menginstruksikan langkah-langkah deregulasi guna menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Menurut Menkeu, upaya ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.
“Presiden menekankan perlunya deregulasi agar perekonomian lebih dinamis dan tidak terlalu bergantung pada APBN. Perbaikan regulasi diharapkan mendorong dunia usaha, investasi, perdagangan, serta tata kelola yang lebih baik,” tutupnya.
