Evaluasi Haji 2025, Gus Irfan Tegaskan Komitmen Perbaikan dan Warisan Tanggung Jawab
TANGERANG | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochammad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya evaluasi sebagai bagian dari upaya kolektif dalam menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1446 H/2025 M di Atria Hotel, Tangerang, Senin (28/7/2025), Irfan menyebut setiap kekurangan harus diperbaiki, sementara kelebihan menjadi penyemangat.
“Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apa pun akan kami perbaiki. Sementara kelebihan, walau kecil, akan kami jadikan motivasi,” ujar Irfan, yang akrab disapa Gus Irfan.
Rakernas ini dihadiri para pemangku kepentingan bidang perhajian dari berbagai instansi dan wilayah. Dalam forum tersebut, Gus Irfan menekankan bahwa evaluasi harus menjadi ruang muhasabah bersama, bukan tempat saling menyalahkan.
Ia juga menyoroti sejumlah masukan dari Kedutaan Besar Arab Saudi dan Tim Pengawas Haji DPR RI. Menurutnya, seluruh evaluasi dan saran tersebut menjadi bekal penting dalam membenahi sistem penyelenggaraan haji ke depan agar semakin optimal.
Mengangkat tema legacy, Gus Irfan menafsirkan istilah tersebut sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. “Legacy bagi saya adalah kepercayaan yang diberikan oleh Presiden untuk memastikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia,” tegasnya.
Rakernas ini juga dijadikan momentum untuk menyosialisasikan arah kebijakan haji tahun-tahun mendatang, terutama menjelang pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji pada 2026. “Kalau 2025 adalah masa transisi, maka 2026 akan menjadi masa pengalihan. Termasuk dalam hal sumber daya manusia,” jelasnya.
Gus Irfan menambahkan, proses panjang yang telah dilalui dalam pembentukan badan penyelenggara menjadi dasar yang kuat untuk pembenahan selanjutnya. “Ini bukan proses instan. Tapi kami akan terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan,” pungkasnya.
Formula 5BPH dan Pencapaian Haji 2025
Sebelumnya, dalam penutupan operasional haji di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, 14 Juli 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keberhasilan haji tahun ini melalui konsep 5BPH: lima terobosan baru (5B), lima progres (5P), dan lima harapan (5H).
Lima terobosan (5B) mencakup penurunan rerata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Rp93,4 juta menjadi Rp89,4 juta; pencegahan monopoli layanan melalui pelibatan delapan syarikah; publikasi awal daftar jemaah haji khusus yang berhak lunas; pembayaran Dam melalui Adahi dan Baznas; serta pelibatan tiga maskapai (Garuda Indonesia, Saudi Arabia Airlines, dan Lion Air).
Adapun lima langkah progresif (5P) antara lain: peningkatan ekspor bumbu Nusantara sebanyak 450 ton; pengembangan skema murur; optimalisasi sistem pelaporan cepat Kawal Haji; penerapan fast track di tiga embarkasi; dan penguatan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).
Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Haji, Kemenag menyatakan bahwa 2025 kemungkinan menjadi tahun terakhir kementerian tersebut memegang tugas utama penyelenggaraan haji. Revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji juga tengah diproses.
Menutup pernyataannya, Menag menyampaikan lima harapan (5H) untuk masa depan haji Indonesia: percepatan regulasi, kelancaran transisi, layanan haji yang adaptif, penguatan istitha’ah kesehatan, serta dampak haji yang nyata secara spiritual, sosial, dan ekonomi.
“Mari kita doakan bersama agar kualitas jemaah dan penyelenggaraan haji Indonesia terus meningkat. Dengan kehadiran BPH, semoga pelayanan terhadap jemaah semakin baik,” ujar Menag. (red)
