Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Kepemilikan Lahan Indonesia di Mekkah
KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima laporan terkini dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, terkait perkembangan inisiatif strategis Indonesia dalam kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/7/2025), dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
Dalam pertemuan tersebut, Rosan menyampaikan pembaruan hasil tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). Salah satu isu utama yang dilaporkan adalah proses awal pembelian lahan di Mekkah oleh pihak Indonesia.
Menurut Rosan, kebijakan ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya Arab Saudi membuka kepemilikan lahan dengan status freehold atau hak milik bagi entitas asing di wilayah Mekkah. Ia menyebutkan, peraturan baru tersebut akan mulai berlaku efektif pada Januari 2026.
“Ini adalah kebijakan baru dari Arab Saudi yang memungkinkan kepemilikan lahan oleh pihak asing. Lahan tersebut bersifat freehold, dan ini pertama kalinya diizinkan,” ujar Rosan kepada media usai pertemuan.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan lokasi yang bervariasi dari kawasan Masjidil Haram. Beberapa berada dalam radius 1–2 kilometer, dan bahkan ada yang berbatasan langsung.
Selain aspek lokasi, pemerintah Arab Saudi disebut meminta Indonesia untuk mengajukan desain dan rencana infrastruktur proyek pada Oktober mendatang sebagai bagian dari proses kelayakan.
Rosan menegaskan bahwa tidak ada syarat khusus dalam kesepakatan ini, termasuk bentuk barter kebijakan, dan menyebut bahwa inisiatif tersebut murni hasil komunikasi langsung antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota MBS.
“Ini murni hasil pembicaraan Presiden langsung, tanpa syarat tambahan. Kami harap ini menjadi bukti nyata bahwa diplomasi ekonomi kita mulai membuahkan hasil,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan proyek, perusahaan milik negara Danantara ditunjuk sebagai pelaksana utama. Ia menambahkan bahwa ukuran dan harga lahan berbeda-beda, tergantung pada lokasi dan luas lahan yang ditawarkan—mulai dari 25 hektare hingga lebih dari 80 hektare.
“Lahan yang lebih besar biasanya berada di lokasi yang lebih jauh, sedangkan yang dekat ke Masjidil Haram memiliki luas lebih kecil,” jelasnya.
Rosan juga menyampaikan bahwa tanggung jawab atas proses pembebasan dan relokasi lahan yang saat ini masih dihuni warga akan sepenuhnya ditangani oleh otoritas Arab Saudi.
Menutup keterangannya, Rosan menyampaikan harapannya agar proyek ini dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi umat Muslim Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa mendatang. (red)
