Diduga Ada Kongkalikong Anggaran Pelatihan Kerja Disnakertrans Karawang, Kepala UPTD BLK Kelimpungan Jelaskan Dana 2,6 Miliyar 

Karawang, kutipan-news.co.id – Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2024 mencatat alokasi dana sebesar Rp3,56 miliar yang dikelola melalui UPTD Balai Pelatihan Kerja (UPTD BLK).

Dokumen Perjanjian Kinerja 2024 ditandatangani oleh Kepala UPTD BLK, Adi Kusumah, SE, dan Kepala Disnakertrans Karawang, Rosmalia Dewi, SH., MH. Namun, anggaran untuk pelatihan kerja menurun pada 2025 menjadi Rp.2.905.182.779. untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan serta pengadaan sarana pelatihan.

Publik mempertanyakan efektivitas program ini, terutama setelah muncul pernyataan kontroversial dari oknum HRD yang menyebut kualitas tenaga kerja Karawang masih rendah. Hal ini menjadi sorotan, mengingat anggaran pelatihan mencapai miliaran rupiah.

Saat dikonfirmasi, Kepala UPTD BLK yang baru, Agung Jauhari, tidak dapat memberikan jawaban langsung dan menyerahkan penjelasan kepada stafnya, Cecep.

Cecep membenarkan angka anggaran tersebut dan menyebutkan adanya penurunan di 2025.

Menurut Cecep, anggaran pelatihan digunakan untuk 12 jenis kompetensi yang meliputi pembelian ATK, seragam, makan peserta, modul pelatihan, honor instruktur, dan biaya psikotes. Pelatihan mencakup bidang mengelas, listrik, otomotif, tata rias kecantikan, teknologi informasi, dan digital marketing.

“Setiap kejuruan berlangsung selama 28 hari dengan 16 peserta per kelas. Para peserta mendapat pembekalan fisik dan mental dari TNI serta seleksi ketat berupa tes karakter dan administrasi,” ujar Cecep, Senin (4/8/25).

Namun apa yang disampaikan oleh Agung berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Cecep yang tak lain adalah bawahannya.

Cecep mengatakan selama setahun ada 37 paket setiap paket atau kejuruan diisi 16 siswa sehingga dalam setahun meluluskan 592 siswa.

“Kalau untuk satu tahun itu ada 37 paket . 37X16 berarti 592 siswa,” ucapnya

Cecep pun menjelaskan soal anggaran yang mencapai Rp 3.565.700.137 untuk satu tahun di tahun 2024 lalu.

“Anggaran itu pyur untuk pelatihan, diluar pelatihan itu, kita tidak anggarkan. Satu lagi yang untuk sarana prasarana itu untuk mendukung peralatan kita yang rusak-rusak jadi jatuhnya revitalisasi alat,” jelasnya.

Anggaran pelatihan sendiri yang memang ada di kompetensi itu untuk siswa meningkat kompetensi dari 12 kejuruan dia dikasih kayak ATK, Baju, makan siang, modul sama bahan pelatihannya termasuk honor instruktur,” pungkasnya.

Agung menambahkan, mayoritas anggaran berasal dari dana bagi hasil pajak bea cukai (DBHCT) sekitar Rp2,2 miliar yang masuk APBD II, sisanya dari APBD reguler. Tahun ini sekitar 400 jutaan. Jadi biaya tersebut sekitar 2.6 miliar, UPTD BLK baru melaksanakan pelatihan untuk sembilan dari 12 kejuruan dengan satu angkatan peserta per kelas.

Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait pun masih terus di lakukan hingga berita ini diterbitkan, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rosmalia Dewi saat di konfirmasi redaksi Kutipan-news belum memberikan keterangan secara resmi (red/Joe).