Pemerintah Tegaskan Reformasi Struktural dan Kebijakan Fiskal Hati-Hati untuk Perkuat Ekonomi Nasional
JAKARTA | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan fiskal yang hati-hati dan reformasi struktural berkelanjutan sebagai pondasi memperkuat ketahanan serta daya saing ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam forum Verdhana Connect: Indonesia Macro and Banks Day bertema “Recalibrating Indonesia: Politics, Policy & The Path Ahead” yang berlangsung di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Dalam paparannya, Wamenkeu Thomas menyebutkan bahwa kebijakan fiskal yang prudent dan reformasi struktural yang konsisten menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Langkah ini diyakini mampu mengantisipasi gejolak global serta memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah mencakup delapan fokus prioritas, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan makanan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan penguatan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan perdagangan dan investasi global. Menurut Thomas, penguatan sektor pangan dan energi tidak hanya menyasar peningkatan produktivitas, tetapi juga pembangunan infrastruktur pendukung dan hilirisasi industri.
“Ketahanan pangan bukan hanya berkaitan dengan hasil produksi pertanian, tetapi juga mencakup pengelolaan irigasi, pembangunan rantai pasok yang terintegrasi, dan infrastruktur penunjang lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, pemerintah memprioritaskan program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, serta penguatan koperasi desa dan UMKM sebagai bagian dari investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia. Sebagian program merupakan inisiatif baru, sementara sisanya adalah kelanjutan yang difokuskan untuk memperkuat rantai pasok di wilayah pedesaan.
Dalam sektor pertahanan, konsep pertahanan semesta tidak hanya terkait dengan pengadaan alat utama sistem senjata, tetapi juga meliputi penegakan hukum, pembenahan sistem peradilan, dan peningkatan kesejahteraan aparat. Sementara itu, upaya mempercepat perdagangan, mendorong investasi, dan melakukan deregulasi tetap menjadi strategi utama memperluas peluang ekonomi Indonesia di kancah internasional.
Dengan kombinasi kebijakan fiskal yang cermat, pelaksanaan delapan program prioritas, serta konsistensi dalam reformasi struktural, pemerintah optimistis Indonesia mampu mewujudkan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tengah tantangan global. (Red)
