BPK RI dan APH Didesak Segera Periksa Pengawas Kontruksi dan Bangunan DPUPR Karawang
Karawang, kutipan-news.co.id –Ditengah polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut-sebut untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, sejumlah proyek pembangunan gedung milik Pemerintah Kabupaten Karawang justru menuai sorotan tajam.
Proyek yang dikerjakan di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu diduga asal jadi dan tidak sesuai standar kualitas.
Pembangunan yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang tersebut diduga tidak diawasi dengan ketat. Sejumlah kontraktor atau rekanan nakal disinyalir menggunakan material di bawah standar, bahkan tanpa uji laboratorium sebelum digunakan.
“Kami mendukung visi Bupati Karawang H. Aep Saepulloh dan Wakil Bupati H. Maslami dalam membangun Karawang dari desa hingga kota. Tapi sangat disayangkan, masih ada oknum pembantu bupati yang tidak menjalankan amanah dengan benar, bahkan terkesan tunduk pada permainan rekanan,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Warga mencurigai bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini hanya untuk menghabiskan anggaran, bukan demi menghasilkan bangunan yang berkualitas dan layak dimanfaatkan masyarakat.
Sementara itu, aktivis Karawang, Tatang Obet, meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) serta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan untuk mengaudit seluruh hasil pekerjaan gedung yang berada di bawah pengawasan bidang tata bangunan Dinas PUPR.
“Kalau SOP-nya tidak ditaati, maka wajar jika kualitas bangunan patut diragukan dan bisa membahayakan masyarakat karena rawan roboh,” tegas Obet.
Ia juga menduga adanya dugaan permainan laporan fiktif dalam proses pembangunan tersebut.
“Kami mendesak aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pembuatan dokumen laporan harian dan bulanan palsu. Jangan-jangan ini cara rekanan untuk meraup untung besar dan berbagi hasil dengan oknum pengawas di lapangan,” ujar Obet.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat soal transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, khususnya dalam proyek infrastruktur yang berdampak langsung terhadap keselamatan publik.
Upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait pun masih terus di lakukan hingga berita ini diterbitkan (red)
