Enam Poin Sikap DPRD Karawang Respon Aksi Damai Mahasiswa dan Pemuda
Oplus_131072
Karawang,kutipan-news.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap bersama menanggapi berbagai isu nasional yang disuarakan mahasiswa dan pemuda dalam aksi damai di depan Gedung DPRD Karawang.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai representasi rakyat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
“DPRD adalah representasi rakyat, kami dipilih oleh rakyat, dan kami harus mendengarkan suara rakyat,” ujarnya dalam konferensi pers usai rapat bersama pimpinan fraksi di ruang Paripurna, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat tersebut, tujuh fraksi di DPRD Karawang yakni Gerindra, Demokrat, Nasdem, PKS, Amanat, PDIP, dan PKB, sepakat menandatangani pernyataan sikap bersama. Hasilnya, disepakati enam poin penting yang dianggap selaras dengan aspirasi mahasiswa dan masyarakat.
Enam Poin Pernyataan Sikap DPRD Karawang:
1. Kebijakan Tunjangan dan Pajak, DPRD Karawang meminta DPR RI membatalkan kebijakan tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Perampasan Aset dan Beban Rakyat, Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), DPRD menegaskan negara wajib mempertahankan sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat.
Kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), DPRD meminta penghentian pertambangan di kawasan hutan lindung serta penutupan tambang ilegal.
Kepada Kementerian Keuangan, DPRD meminta kajian ulang terhadap besaran pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Kecaman terhadap Tindakan Represif Aparat, DPRD mendukung penegakan hukum yang adil, transparan, dan tuntas terkait meninggalnya almarhum Affan Kurniawan dalam aksi demonstrasi.
4. Undang-Undang Pro-Oligarki, DPRD meminta pemerintah mencabut peraturan dan undang-undang yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
5. Kesejahteraan Sosial dan Hak Rakyat, DPRD mendesak pemerintah untuk menjamin lapangan kerja yang layak, pendidikan gratis, pelayanan kesehatan merata, serta jaminan sosial yang adil.
6. Kedaulatan Rakyat DPRD, menegaskan dukungannya bahwa kedaulatan sejati ada di tangan rakyat sebagai prinsip dasar demokrasi.
Endang menambahkan bahwa poin-poin tersebut merupakan respons nyata DPRD terhadap aspirasi mahasiswa dan pemuda yang selama ini aktif melakukan aksi.
“Isu-isu yang digaungkan mahasiswa juga menjadi perhatian kami. Enam poin yang kami sepakati sejatinya selaras dengan aspirasi mereka dan sudah kami teruskan kepada instansi terkait,” pungkasnya.(red)
