Siap-siap ! Karawang Bakal Dapat Bantuan Hunian Layak Untuk Warga Kurang Mampu
Oplus_131072
Bandung, Kutipan-news.co.id – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri forum nasional bertajuk “Penguatan Ekosistem Perumahan: Imah Merenah, Hirup Tumaninah” yang diselenggarakan di Gedung Sabuga, Institut Teknologi Bandung (ITB), pada Kamis (18/9).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis nasional dalam membangun ekosistem perumahan yang inklusif, layak, dan berkelanjutan.
Forum ini sekaligus menjadi ruang sosialisasi program kredit perumahan yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor properti.
Acara ini dihadiri berbagai tokoh nasional, kepala daerah, akademisi, dan pelaku industri properti. Dalam diskusi panel, terungkap empat fokus utama penguatan ekosistem perumahan di Indonesia:
Peningkatan akses hunian layak bagi MBR;
Pengurangan angka kemiskinan melalui perbaikan kualitas hidup dan lingkungan tempat tinggal;
Penciptaan lapangan kerja baru dan penguatan ekonomi lokal melalui sektor konstruksi dan properti;
Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi perumahan.
Dalam sambutannya, Wabup Maslani menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung penuh inisiatif nasional tersebut. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama hak atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau.
“Pemkab Karawang berkomitmen memperluas akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang selama ini masih banyak menghadapi hambatan ekonomi maupun administratif,” ujar Maslani.
Namun, di tengah komitmen yang disampaikan, belum terlihat langkah konkret di lapangan yang mampu menjawab realitas keterbatasan akses hunian layak bagi ribuan warga miskin di Karawang.
Berdasarkan data Dinas Perumahan setempat, masih terdapat sejumlah kawasan kumuh dan warga yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan program subsidi daerah dan lambannya realisasi pembangunan rumah bersubsidi di sejumlah titik. Selain itu, perizinan yang rumit dan tumpang tindih kebijakan antarinstansi turut memperlambat proses peremajaan kawasan padat.(red)
