Saat Kunker, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Minta Pelabuhan Patimban Diserahkan ke BUMN
Foto Istimewa Dok / Syarif Abdullah Alkadrie / kutipan-news.co.id
Laporan: Rohman
Subang, kutipan-news.co.id – Dalam agenda Kunjungan Kerja (Kunker), ke Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie, meminta agar kedepannya pengelolaan Pelabuhan Patimban diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sabtu, (06/02/2021).
“Kita berharap ke depan, meskipun anggaran pembangunannya saat ini dibiayai melalui dana pinjaman pihak asing dan dibantu dengan APBN, pengelolaannya bisa diserahkan kepada BUMN, sehingga manfaatnya betul-betul seratus persen kembali ke Negara,” tutur Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdulllah, saat memimpin Kunker.
Politisi Asal Partai Nasdem tersebut, juga mengatakan bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen), Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sejauh ini tidak ada kendala yang berarti dalam pembangunan proyek Patimban ini.
“Terkait permasalahan pembebasan lahan yang sempat mengemuka di Patimban. Pihak berwenang telah menyatakan bahwa hal itu masih bisa diatasi dengan baik,” ungkapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa Komisi V akan mendorong, agar apa yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan ini bisa kita selesaikan dan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Komisi V.
“Sedangkan yang berkaitan dengan faktor penunjang yang mungkin perlu di-support oleh APBN, karena ini merupakan kegiatan strategis Nasional tentu juga akan kita dorong,” paparnya.
Pelabuhan Patimban Jadi Hub-produksi Otomotif
Seperti diketahui Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat merupakan salah satu mega proyek strategis nasional yang membutuhkan anggaran triliunan rupiah, Pelabuhan ini juga memiliki sejumlah keunggulan dan akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia.
“Disamping itu Pemerintah juga telah menetapkan tujuan utama pembangunan Pelabuhan Patimban. Yakni, untuk memperbesar pasar ekspor dan mengurangi traffic existing di Pelabuhan Tanjung Priok, yang diharapkan dapat menekan biaya logistik di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten hingga Jawa Tengah,” tandasnya.
Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dimulai sejak 2019 dan akan diselesaikan secara bertahap hingga ditargetkan rampung pada 2027, untuk menyelesaikan proyek seluas 654 hektar itu Pemerintah membutuhkan investasi cukup besar.
“Ditahap pertama Patimban, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp. 29 triliun dan sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp. 50 triliun,” ungkapnya.
Syarif juga berharap agar Pelabuhan Patimban, jadi hub-produksi otomotif, dimana nantinya sebagian besar yang masuk ke Patimban adalah untuk ekspor mobil ke Australia, New Zealand, dan negara Asean lainnya.
“Pelabuhan Patimban juga berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu antara Jakarta-Cirebon dan Patimban juga terkoneksi dengan jalan tol sehingga dapat mengangkat potensi pembangunan 10 kawasan industri prioritas di sepanjang Koridor Utara Jawa,” pungkasnya.
