Gagal Audiensi Dengan PUPR Ormas Pemuda Pancasila Karawang Kecewa
Karawang, Kutipan-news.co.id – BPPH Pemuda Pancasila Karawang dan PAC Pakis Jaya merasa kecewa dengan batalnya audiensi dengan pihak Dinas PUPR yang tidak memberitahu ditundanya audiensi terkait normalisasi di Kali Muara, Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang.
BPPH PP Karawang, Edi Hidayat, SH. Saat diwawancara awak media dikantornya mengatakan, kami dari BPPH PP MPC, hari ini bersama teman-teman PAC Pakis Jaya audiensi terkait masalah surat yang dilayangkan pertanggal 11 Juli 2024.
Disitu sudah ada tanda terima dan kesiapan dinas terkait dalam hal ini PUPR hingga hari ini tidak ada ditempat Kabid SDA maupun Kasinya maka kami dari itu BPPH kecewa, ungkapnya. Senin (22/0724).
Tertuang dalam surat, lanjut Edi, yang diterima oleh PUPR ketika tidak ada kesiapan seharusnya konfirmasi dengan WhatsApp terkait itu ke Bang Andri di BPPH disitu sudah ada, ketika hari ini tidak siap maka Dinas PUPR harus membuat tertulis ataupun dengan WhatsApp hubungi Bang Andri terkait dengan rencana audiensi hari ini, lanjutnya.
“Tapi ketika saya kesana bersama teman-teman ternyata tidak ada ditempat baik Kabid maupun Kasinya. Infonya Kabid lagi pendidikan kemudian Kasinya lagi survei itu alasan mereka. Kami minta ini dijadwal ulang terkait audensi teman-teman PAC Pakis Jaya terkait normalisasi Kali Muara”, tandasnya.
Ditempat yang sama Ketua PP PAC Pakis Jaya, Dede Bahrudin menuturkan, saya sangat miris dan kecewa terkait program-program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui Dinas PUPR yang dipercayakan kepada oknum pemborong, tuturnya.
“Yang rencananya sesuai dengan kebiasaan beberapa tahun yang lalu di Kali Muara Desa Tanjung Pakis itu minimal normalisasi panjangnya itu 450 meter tapi ketika datang seorang pemborong yang mengatasnamakan CV. Cahaya Agung , beliau mengatakan kami akan melakukan normalisasi di Kali Muara ini berdasarkan mandat atau pemenang tender dari Dinas PUPR sepanjang 450 meter tetapi faktanya ketika mereka bekerja melakukan normalisasi yang dijalankan hanya 200 meter kurang, justru kami selaku Masyarakat Nelayan dan Tokoh Masyarakat sangat mendukung program pemerintah daerah seratus persen terapi ketika itu disalahgunakan wajarkan selaku masyarakat sekaligus Ormas PP ini menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial”, ungkapnya.
Yang mana program pemerintah tersebut disalah gunakan oleh oknum pemborong, saya bersama kawan-kawan beserta BPPH akan kros cek itu karena faktanya seperti itu, lanjut Dede.
Jadi kami selaku masyarakat Pakis jika diduga ada unsur KKN maka dari itu kami minta pada pihak dinas terkait PUPR minta audiensi. Tolong dijadwalkan sehingga kami bisa menyampaikan apa-apa program pemerintah yang disalahgunakan oleh Oknum Pemborong yaitu CV. Cahaya Agung, tegasnya.
Dede menjelaskan, saya selaku masyarakat yang biasanya RAB ditunjukkan oleh para pemborong dengan papan nama atau plang proyek dipasang dan tetapi ini tidak, kami duga itu proyek siluman. Kami cari informasi bahwa itu anggarannya Pemerintah Daerah.
Pertama kami memang Pemuda Pancasila PAC Pakis Jaya intinya kami sosial kontrol membantu masyarakat maka kami garda terdepan, ketika kita memohon kepada dinas terkait pihak PUPR, intinya ketika kita minta audiensi tidak direalisasikan atau tidak dikabulkan, kami akan melakukan orasi atau mengeluarkan pendapat dimuka umum, pungkas Ketua PP PAC Pakis Jaya.(red)
