Mensos Gus Ipul Tegaskan Bansos Bukan Program Seumur Hidup, Fokus pada Pemberdayaan
PONOROGO | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) tidak bersifat permanen, melainkan sementara, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar sebelum penerima diarahkan menuju program pemberdayaan. Hal ini ia sampaikan dalam dialog bersama pilar-pilar sosial dari wilayah Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek, Jawa Timur, Senin (4/8/2025).
Dialog tersebut diikuti oleh 435 peserta yang merupakan bagian dari berbagai unsur pilar sosial. Mereka terdiri atas 199 orang dari Ponorogo, 107 dari Pacitan, dan 129 dari Trenggalek. Unsur peserta meliputi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Tagana, PSM, Pordam, serta pendamping rehabilitasi sosial.
Menurut Gus Ipul, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, upaya pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Untuk itu, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan SDM.
“Bansos bukan satu-satunya solusi. Mereka yang berada di usia produktif akan dievaluasi setiap lima tahun. Jika sudah layak naik kelas, maka akan dialihkan ke program pemberdayaan,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa bantuan yang disalurkan memiliki peruntukan spesifik, seperti dana Rp750.000 per tiga bulan untuk ibu hamil guna mendukung kebutuhan gizi, serta bantuan lain yang ditujukan bagi bayi, lansia, dan penyandang disabilitas. Pendamping di lapangan diminta untuk memastikan agar penerima memanfaatkan bantuan sesuai tujuan.
Gus Ipul juga menyampaikan keprihatinannya atas temuan data yang menunjukkan lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi terlibat judi online, di mana sekitar 300 ribu di antaranya merupakan penerima PKH.
“Sebanyak 230 ribu penerima sudah dihentikan bantuannya. Sisanya masih ditelusuri, termasuk kemungkinan penyalahgunaan data oleh pihak lain,” ungkapnya.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, proses pembaruan data bansos terus dilakukan secara berkala dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS), pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dari BPS menjadi rujukan penyaluran bantuan setiap triwulan.
“Data bansos sangat dinamis. Karena itu, jika pemutakhiran dilakukan secara konsisten, maka penyaluran akan makin tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Dalam kesempatan itu, sejumlah pendamping sosial menyampaikan masukan. Salah satu pendamping PKH dari Ponorogo mengungkapkan beban kerja yang cukup berat karena banyaknya tugas yang menumpuk dalam waktu bersamaan, seperti monitoring kesehatan anak, pendampingan sekolah, hingga penanganan kasus sosial.
“Kami butuh jadwal kerja yang lebih terstruktur agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal,” kata salah satu peserta.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul menyampaikan penghargaan atas dedikasi para pendamping dan menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkonsolidasikan langkah-langkah strategis agar beban kerja mereka lebih tertata ke depan.
“Saya apresiasi atas kerja keras semua pendamping. Kita akan terus arahkan agar pelaksanaan program ke depan berjalan lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari Pacitan menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyediaan perlengkapan kerja yang membantu kelancaran tugas di lapangan.
“Kami siap mendukung program nasional selanjutnya dan berharap dukungan semacam ini dapat diperluas,” ujarnya.
Di akhir dialog, Gus Ipul mengajak seluruh pilar sosial untuk menjaga integritas, mematuhi aturan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan penyaluran bansos berjalan akurat dan program pemberdayaan masyarakat dapat terealisasi. (Red)
