LBH JMPH Menduga Dana Insentif Tim Gugus Tugas Jadi Ajang Bancakan
Karawang, kutipan-news.co.id – LBH Jaringan Masyarakat Peduli Hukum (JMPH) Kabupaten Karawang mengungkapkan merasa ada keganjalan terkait anggaran dana insentif yang dikeluarkan oleh Pemkab Karawang untuk tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 dalam tiap bulannya.
“Saya merasa mencium anggaran dana Covid-19 menjadi ajang bancakan para pihak, pasalnya dari anggaran 520 Juta untuk insentif tim gugus tugas, dan insentif pengelola call center sebesar 40 Juta selama satu bulan yang mereka dapatkan menjadi point yang tidak wajar,” ungkap Direktur LBH JMPH Karawang, Simon Pernando Tambunan SH. MH menyampaikan via ponselnya kepada kutipan-news.co.id, Selasa (9/6/20).
Dikatakan Simon, dari keterangan anggaran insentif tersebut, Ia mempertanyakan ada berapa orang pengelola call center dan ada berapa orang tim gugus tugas, hingga harus menguras anggaran ratusan juta dalam satu bulan.
“Saya melihat ini ada kejanggalan, Hingga dalam satu bulan Pemkab harus mengeluarkan dana insentif total sebesar 560 Juta,” kata Simon.
Lebih lanjut Simon juga mengatakan, selain dua tim anggaran yang ia anggap tidak wajar, Ia juga menyebut salah satu anggaran periode kedua insentif pengamanan buat instansi pertikal hingga harus menguras anggaran sebesar 4 miliar.
“Nah, ada lagi nih anggaran 4 miliar untuk instansi pertikal keamanan, seperti Kepolisian, TNI, Sub Dempom dan Kejaksaan, dan yang paling aneh selain angkanya besar, Kejaksaan pengamanannya apa? Kejaksaan itu kan tidak mempunyai kewenangan pengamanan, Kejaksaan itu cuman pengawasan penuntutan, pengamanan apa yang dilakukan Kejaksaan ini?,” timpal Simon.
Simon berharap para petinggi pejabat Pemkab Karawang ini bisa memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya, jangan kemudian memberi keuntungan kepada orang terdekat saja.
“Saya meminta jangan ada markup anggaran, masyarakat di massa pandemi ini menjerit. Dan saya juga berharap Kejaksaan harus bergerak aktif dalam mengawasi, Jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, kita harus optimis lah Kejaksaan mampu mengawasi penggunan anggaran ini lebih transparan, lebik akuntabel dan lebih propesional, saya yakin mereka bisa kok,”pungkasnya(red).
