PDI-P Soroti Pemda Soal APBD TA 2020
SUKABUMI, kutipan-news.co.id – Rapat paripurna, pemandangan umum fraksi. terkait Rancangan peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Sukabumi Tahun 2020 menuai sejumlah catatan.
Seperti yang disampaikan Fraksi PDI-P, catatan koreksi untuk Pemda Kota Sukabumi soal APBD. ” kami mempertanyakan, data kerangkaan rancangan APBD murni Kota Sukabumi TA 2020. Data yang disuguhkan dianggap menjadi sebuah data imajiner,”Jelas Ketua Fraksi PDI-P Gagan Rachman Suparman. Usai Paripurna Pemandangan Umum fraksi. di DPRD Kota Sukabumi. Senin, (11/11/19).
Dari pencermatan Fraksi Kami, lanjut Gagan, sumber keuangan pendapatan khusus berasal dari pusat masih menggunakan data tahun sebelumnya.
“Padahal menteri keuangan sudah mengumumkan tentang rincian dana transfer ke daerah. Sesuai surat Nomor S-702/MK.07/2019 24 September 2019 lalu,”Ucapnya.
Yang kedua menyikapi, rancangan APBD selalu melahirkan defisit sesuai nota keuangan yang disampaikan walikota yaitu angka angka belanja daerah tahun 2020 dari pagu sebesar Rp1,3 Triliun lebih sedangkan pendapatan sebesar Rp1,2 Triliun lebih seolah terjadi defisit sebesar Rp 37 Miliar lebih yang akan ditutup melalui silpa tahun ini Rp40 Miliar lebih.
“Namun fakta yang terjadi malah silpa akhir tahun cukup besar. Diduga karena penganggaran yang tidak tepat,”tandasnya.
Terlebih Soal PAD, dari sektor pajak dan retribusi daerah selalu menjadi perdebatan bahkan dari tahun ke tahun PAD mengalami kenaikan. “Namun, tidak sebanding dengan potensi real yang terjadi dilapangan. seperti adanya kemacetan pajak restoran parkir dan lainnya,” tuturnya.
Mengenai belanja daerah PDI-P mengingatkan, agar mendahulukan program prioritas pembangunan ketimbang program unggulan kepala daerah.
“Belum tentu program unggulan ini, menjadi prioritas kebutuhan masyarakat luas,”Imbuh Gagan
PDI-P juga meminta alokasi belanja modal sebesar 30 persen dari modal belanja daerah. Sebab belanja modal ini dinilai bisa dirasakan langsung masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.
Dalam kesempatan itu, PDI-P juga mengingatkan Walikota terkait yang terjadi di masyarakat seperti, dampak pembangunan double track dan penutupan jalan prana. “Ya Kami berharap, pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk bisa memberikan solusi,”Kata dia.
Lapora: Riew
