BPBD DKI Jakarta Riliskan Peringatan Dini Untuk 15 Kecamatan Rawan Krisis Air Bersih
Jakarta, Kutipan-news.co.id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memetakan wilayah rawan krisis air bersih akibat musim kemarau. Setidaknya terdapat 15 kecamatan masuk ke dalam daerah rawan kekeringan.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menuturkan, hal ini berdasarkan peringatan dini kekeringan meteorologis yang dirilis oleh BMKG pada 2019. Kecamatan-kecamatan itu tersebar di empat wilayah Ibu Kota.
“Untuk tahun ini BMKG belum mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk wilayah yang lebih spesifik di Jakarta. Namun apabila merujuk pada peringatan dini kekeringan meteorologis yang pernah dikeluarkan oleh BMKG pada tahun 2019, kala itu terdapat 15 kecamatan yang masuk ke dalam daerah rawan terjadi kekeringan,” kata Isnawa Adji dalam keterangannya, Selasa (17/5/2022).
Berikut 15 kecamatan yang dinilai rawan krisis air bersih:
Jakarta Pusat: Kecamatan Menteng, Gambir, Kemayoran dan Tanah Abang
Jakarta Utara: Kecamatan Cilincing, Tanjung Priok, Koja, Kelapa Gading dan Penjaringan.
Jakarta Selatan: Kecamatan Tebet, Pasar Minggu dan Setiabudi
Jakarta Timur: Kecamatan Makasar, Pulogadung dan Cipayung.
BPBD juga mewaspadai potensi krisis air di kecamatan yang belum memiliki akses perpipaan air bersih di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan.
“Daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan perpipaan air bersih juga perlu diwaspadai seperti di Kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu dan sebagian wilayah Kecamatan Pancoran dan Cilandak,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD mengimbau warga menghemat pemakaian air serta memastikan tak terjadi kebocoran pipa.
“Matikan keran jika tidak dipakai, memastikan tidak adanya kebocoran pada peralatan pipa, keran dan penampungan air, bijak dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga, menampung air hujan,” ujarnya.
Isnawa juga menyampaikan pihaknya bakal mengaktifkan kembali tim khusus krisis air bersih apabila terjadi kekeringan.
“Sinergi dan koordinasi antar OPD dan stakeholders terus kami perkuat dalam mengantisipasi hal tersebut,” imbuhnya.
(red)
