Mahasiswa (KMN) Desak KPK Segera Panggil Kepala Dinas Cipta Karya

0

Jakarta, Kutipan-news.co.id | Kota Tangerang Selatan, 17 Juli 2023 Komite Mahasiswa Nusantara meluncurkan aksi jilid II dengan menyoroti tiga tuntutan penting yang bertujuan untuk mendorong pemeriksaan, klarifikasi, dan pencopotan jabatan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.(18/7/23).

Sebagai wadah perjuangan mahasiswa Indonesia, Komite Mahasiswa Nusantara berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan dan masa depan bangsa kita. Sejalan dengan misi kami, kami mendesak perhatian segera dari pihak yang berwenang untuk menanggapi tuntutan berikut:

*1. Permintaan pemeriksaan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:*

Kami menyerukan pihak berwenang yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang saat ini. Pemeriksaan ini penting untuk menilai kepatuhan tindakan kepala dinas dengan kepentingan terbaik rakyat Indonesia. Kami menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tanggung jawab mereka sebagai pelayan masyarakat.

*2. Klarifikasi dan transparansi penggunaan anggaran:*

Komite Mahasiswa Nusantara yakin bahwa penggunaan dana publik harus transparan dan terbuka untuk diketahui oleh publik. Oleh karena itu, kami menuntut klarifikasi menyeluruh mengenai pengalokasian dan penggunaan anggaran yang ditujukan untuk cipta karya dan tata ruang. Kami menekankan perlunya laporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dana publik.

*3. Pencopotan jabatan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang:*

Berdasarkan permasalahan serius dan kegagalan kepemimpinan yang terjadi, kami menuntut pencopotan jabatan kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Kami meyakini bahwa perubahan kepemimpinan menjadi hal yang krusial untuk memulihkan kepercayaan publik, mendorong tata kelola yang baik, dan memastikan pengembangan proyek cipta karya yang efisien di seluruh negeri.

Komite Mahasiswa Nusantara bersatu dalam menuntut pemerintah yang mengutamakan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Kami percaya bahwa mengatasi tuntutan ini akan membuka jalan bagi Indonesia yang lebih transparan, akuntabel, dan maju.

Kami mendesak pemerintah dan pihak berwenang yang relevan untuk serius mempertimbangkan tuntutan kami, karena tuntutan ini mencerminkan aspirasi komite mahasiswa Indonesia dan masyarakat luas.

Apabila Dalam waktu 2×24 jam tuntunan tidak di respon dengan baik, maka kami akan melakukan aksi berikutnya, mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa nama-nama yang terlibat dalam indikasi korupsi anggaran pembangunan City Galery.” Ungkap Adi Hariyanto.(Bamsur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *