APBN Siap Kerja Keras Topang Ekonomi Indonesia

Jakarta, Kutipan-news.co.id– Melalui Kemenkeu, Pandemi Covid-19 tidak akan menghalangi Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan terus bertumbuh menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

APBN akan terus hadir mendukung terwujudnya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. APBN 2021 terus bekerja keras untuk menopang ekonomi Indonesia agar tangguh bertahan di tengah tekanan dampak Covid-19 melalui berbagai alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, vaksinasi, serta program pemulihan ekonomi nasional.

Febrio N. Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa program PEN akan terus menjadi instrumen penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Realisasi PEN 2021 sampai dengan 13 Agustus 2021 mencapai Rp320,35 triliun atau 43% dari pagu Rp744,77 triliun.

“Kita melakukan adjustment yang cukup kuat kemarin di awal Juli khususnya saat menghadapi PPKM level 4 dan level 3 di banyak daerah khususnya di Jawa dan Bali. Kita lihat bagaimana kita perkuat pagu untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Sementara di sisi lain insentif usaha juga tetap kuat dan pemanfaatannya relatif sangat efektif, banyak sektor-sektor usaha yang menggunakan insentif yang kita tawarkan,” jelas Febrio pada Rabu (18/08/2021).

Realisasi anggaran bidang kesehatan mencapai Rp76,64 triliun atau 34,7% dari pagu. Realisasi sebesar ini menurut Febrio menunjukkan adanya mix signal, namun di satu sisi ini juga menunjukkan kesiapan APBN untuk mengantisipasi segala ketidakpastian yang masih akan terus terjadi di bidang kesehatan.

Anggaran bidang kesehatan ini dimanfaatkan diantaranya untuk diagnostic testing dan tracing; therapeutic untuk biaya perawatan 426,94 ribu pasien, insentif nakes, santunan kematian, serta pengadaan obat dan APD; pengadaan 81,42 juta dosis vaksin; bantuan iuran JKN untuk 19,15 juta orang; dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan bea masuk vaksin.

Bidang perlindungan sosial, realisasi anggarannya mencapai Rp97,18 triliun atau 52,1% dari pagu. Manfaatnya yang tercipta dari penggunaan anggaran perlinsos ini diantaranya PKH untuk 9,9 juta KPM; kartu sembako untuk 16 juta KPM; BST untuk 10 juta KPM dan BLT Desa untuk 5,5 juta KPM; kartu pra kerja untuk 2,82 juta orang; bantuan kuota internet untuk 35,95 juta penerima; subsidi listrik untuk 32,6 juta penerima; dan BSU untuk 948 ribu penerima.

“Kita lakukan adjustment khususnya kemarin itu ada bantuan subsidi upah itu juga kita harapkan bisa menolong tenaga kerja yang berada di wilayah terdampak dari PPKM sehingga mereka bisa tetap terjaga kesejahteraan walaupun dalam kondisi aktivitas perekonomiannya yang memang harus dibatasi secara signifikan. Kita juga tambah anggaran untuk kartu pra kerja kemarin itu juga untuk memberikan bantalan bagi kemungkinan kalau ada tambahan unemployement untuk bisa menjadi bantalan bagi mereka, selama mereka terus mencari kerja mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka dan siap untuk masuk lagi ke lapangan kerja yang baru dengan peluang yang baru.,” lanjut Febrio.

Selanjutnya, realisasi anggaran dukungan UMKM dan korporasi sebanyak Rp48 triliun atau 29,6% dari pagu. Anggaran ini digunakan untuk bantuan pelaku usaha mikro 11,84 juta usaha; IJP UMKM sebanyak 2,01 juta UMKM; IJP korporasi untuk 26 korporasi; penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun kepada 5,3 juta debitur; dan subsidi bunga KUR dan Non-KUR untuk 4,45 juta debitur.

Realisasi anggaran insentif usaha sebesar Rp51,15 triliun atau 81,4% dari pagu. Dan realisasi program prioritas adalah Rp49,39 triliun atau 41,9% dari pagu.

“Program prioritas terus kita lanjutkan untuk menciptakan lapangan kerja dan itu sudah mulai menunjukkan hasil tadi di awal tahun dan kita harapkan ini bisa terus dilanjutkan. Insentif usaha terus kita lihat dan bagaimana kemarin kita juga merespon dalam konteks PPKM ini beberapa insentif yang sudah kita berikan kita lanjutkan dan kita perpanjang,” jelas Febrio. (Red)