Jelang PSBB, “Dapur Umum” Jadi Kontroversi di Karawang
Karawang, kutipan-news.co.id– Atas ide dan rencana dapur umum di setiap desa selama PSBB di Karawang, Kini membuat Praktisi Hukum Karawang, Asep Agustin SH, MH, yang lebih akrab disapa Askun, mulai curiga jika sebenarnya program dapur umum selama PSBB merupakan bisikan oknum calo beras kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, di dalam mencari keuntungan usaha di tengah pandemi covid-19.
“Saya juga heran kenapa tiba-tiba Ibu Bupati punya ide seperti itu (membuka dapur umum di setiap desa selama PSBB). Ini siapa pembisiknya coba?. Ini kan pandemi corona, dimana setiap orang harus melakukan social distancing dan physical distancing. Kenapa tiba-tiba harus ada dapur umum. Kayak bakti sosial bencana banjir aja harus ada dapur umum,” Ungkap Askun, saat di temui Kutiapn-News.id. Minggu (3/5/2020).
Sederhananya, sambung Askun, ia akan mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan Pemkab di dalam memutus mata rantai pandemi covid-19, tentu dengan syarat kebutuhan dasar hidup (ekonomi) warga dijamin Pemerintah selama PSBB berlangsung.
“Namun untuk dapur umum di setiap desa selama PSBB, saya sangat tidak setuju, dengan alasan akan rentan kontak fisik warga yang tentu bersebrangan dengan tujuan dengan PSBB itu sendiri,” terang Askun.
Lanjut Askun, untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat selama PSBB berlangsung, sebenarnya Pemda tidak perlu ribet harus membuka dapur umum di setiap desa. Pemda cukup mematangkan dan memaksimalkan bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan hasil relokasi anggaran OPD yang sudah dilakukan untuk segera dibagikan kepada warga terdampak corona yang sudah didata.
“Menurut saya untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama PSBB tidak perlu warga harus nunggu dibagi makanan dari dapur umum. Kasihkan saja uang bantuannya, biar warga beli beras dan masak di rumah sendiri. Gitu aja kok repot amet sih,” sindir Askun.
Terlebih, sambung Askun, SK Gubernur Jawa Barat Nomor : 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Penerima Bantuan Pemprov Jawa Barat Bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi Akibat Pendemi Covid-19, Karawang sendiri mendapatkan jatah 100 ribu Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) yang sudah disetujui dan akan mendapatkan bantuan Pemprov Jabar.
“Belum lagi quota bantuan dari pemerintah pusat (Kemensos), APBD, sampai BLT melalui 10-30% Dana Desa sesuai dengan intruksi Presiden Jokowi.” Ucap Askun.
Askun, curiga program dapur umum di setiap desa ini idenya siapa. Karena dirinya yakin ini bukan idenya Ibu Bupati langsung. Melainkan ini idenya pembisik bupati.
“Kalau dapur umum ini tetap dipaksakan, saya yakin hanya akan menimbulkan persoalan baru. Kalau tidak percaya, mari kita simak aja pelaksanaan dapur umumnya seperti apa nanti,” pungkas Askun. (red)
