KPK Temukan Kejanggalan Bansos Tahap II di Subang

0
KPK TEMUKAN KEJANGGALAN BANSOS T II SUBANG

Laporan: Rohman.

Subang, kutipan-news.co.id – Berdasarkan alasan adanya temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan temuan penerima ganda bantuan Covid-19, pihak Pemprov Jawa Barat, melalui Dinas Sosial Jabar, akan mengurangi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Subang, dari 75.000 Kepala Keluarga (KK) tahap 1 menjadi 47.700 KK penerima untuk tahap II dan pengurangan bansos tahap II sekitar hampir 50 persen.

Temuan KPK dan Indentitas Ganda atau NIK Ganda serta penerima bansos ganda dijelaskan oleh Dinsos Jabar dan menjadi perbincangn dalam rapat tersebut, rapat koordinasi Bansos Pemprov Jabar tahap II itu, turut dihadiri Asda 1, Kadinsos Subang dan jajarannya, Kadis Dispemdes beserta Para Kades di Subang.

“Kita menjelaskan alasan penurunan Bansos tahap II ini, dikarena ada temuan penerima ganda di Kabupaten Subang,” tutur Dodo Suhendar Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Jawa Barat usai rapat di Pemkab Subang. Kamis, (9/8/2020).

Menurut Dodo, pengurangan Bantuan Sosial Covid-19 tahap II ini, lebih kepada prinsip ke hati-hatian, karena banyak temuan penerima dari kalangan mampu ataupun penerima dari kalangan ASN.

“Data dari Disdukcapil Subang tidak valid, makanya kami minta data diperbaiki dulu, kita minta data yang real, yang Clear yah,” ujar Dodo yang mengaku Tim Data Bansos juga ikut hadir di Subang untuk menjelaskan.

Kadinsos Jabar juga menjelaskan jika ada keluhan dan pertanyaan dari Kepala Desa terkait pengurangan Bansos covid-19 Tahap II ini, penjelasan bisa dipertanyakan kepada Pemda Subang atau Dinas Terkait.

“Jika ada yang kades tidak puas atau pertanyakan silakan nanti dipertanyakan kepada pemangku kebijakan yaitu Bupati ya, dan Bupati untuk menyampaikan ke Pak Gubenur, bantuan ditunda atau bagaimana, agar data Clear,” ungkapnya.

Dikatakan Dodo, pengurang Bansos Tahap II hanya di Kabupaten Subang, tetapi di Kabupaten lain di Jawa Barat yang datanya lengkap tidak ada pengurangan.

“Karena kita lakukan ini adalah prinsip kehati-hatian, ada dikabupaten lain yang datanya lengkap dan Clear dan bersih, malah penerima bantuannya nambah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!