Komisi V DPRD Karawang Sesalkan Bansos Masih Sembrawut, Ibe : Ini Harus Dievaluasi
Karawang, Kutipan-news.co.id – Dinsos (Dinas sosial) kabupaten Karawang menyelenggarakan rapat Koordinasi bantuan sosial sembako 2023.
Adapun agenda rapat tersebut di hadiri oleh plt Kepala Dinas sosial Kabupaten Karawang, Ridwan salam, Sekretaris Dinsos Kabupaten Karawang, Bambang, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang,H.Asep Syarifudin SE.MM, Asisten daerah Ir. Hanafi Chaniago, turut hadir dari BAPPENDA Karawang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang, Camat dan IKD desa Kabupaten Karawang,TKSK Kecamatan,Kader PKH dan perwakilan dari PT Pos Indonesia bertempat di Hotel Mercure Karawang.
Rapat koordinasi bantuan sosial tersebut cukup alot bahkan dari masing-masing IKD dan kepala desa mengemukakan keluhan yang selama ini bantuan sosial dari pemerintah terindikasi adanya penyimpangan dan masih adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Sementara ketua komisi IV DPRD Karawang,H.Asep Syarifudin SE.MM. yang salah satunya membidangi sosial dan pemberdayaan masyarakat, di hadapan awak media berujar bahwa Rapat koordinasi (Rakor) program bantuan sosial sembilan bahan pokok (Sembako) tahun 2023, poin pembahasannya tentang BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan PKH (Program kelurga harapan).
“Evaluasi dari program bansos, program sembako dengan tunai pada hari ini banyak temuan di lapangan yang paling signifikan itu terjadinya pungli atau pemotongan, makanya tadi kami menyampaikan kepada PT Pos Indonesia mungkin ini harus di evaluasi ke depan,” Katanya, pada selasa (27/06/2023).
Dikatakan Asep syarifudin, Kabupaten Karawang terdiri dari 297 desa, 12 Kelurahan dan 30 Kecamatan merupakan kajian lebih detil lagi dalam proses pendistribusian bansos program sembako.
“Ada juga selain itu program bantuan bansos sembako ini bisa mungkin juga di kembalikan lagi ke sembako karena BPNT tersebut jelas bantuan pangan non tunai dalam bentuk sembako dan PT Pos pun tugasnya hanya mendistribusikan itu secara tunai dan kedepannya adanya perubahan ya diserahkan kembali ke kementrian sosial,” katanya.
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menyesali agenda rapat Rakor Bantuan sosial sembako tidak dihadiri Oleh Kementrian sosial (Kemensos) sehingga rapat tersebut tidak adanya satu keputusan yang final karena tidak bisa langsung di konfirmasi atau diklarifikasi oleh kemensos.
“Tapi poinnya kami melakukan rakor Dinas sosial melibatkan kami di DPRD Karawang dalam rangka perbaikan bantuan sosial program sembako di tahun 2023,” ujarnya.
Asep syarifudin atau lazim disebut Asep Ibe mengulas tujuan pemerintah dengan adanya program bansos BPNT dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, bagaimana mengurangi angka stunting gizi buruk, kemudian pemberdayaan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah).
Saat ditanya masih maraknya program bantuan sosial sembako dan bantuan langsung tunai (BLT) dari kemensos pemerintah yang tidak tepat sasaran bagi Kelurga penerima manfaat (KPM).
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua komisi IV DPRD Karawang menyebut perihal tersebut bisa terjadi dan pihaknya bersama dinas yang terkait akan melakukan evaluasi supaya tidak terjadi seperti itu untuk kedepan.
“Tadi pun kami sudah di bahas bagaimana verifikasi dan validasi tentang DTKS, DTKS Karawang dari semua program masuk ada sekitar 1,2 juta dan jumlah penduduk kabupaten Karawang sebanyak 2,6 juta, sekitar 40 persen lebih nah ini juga harus di evaluasi karena banyak di temukan di lapangan masyarakat yang seharusnya mendapatkan program bansos tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan,” imbuh Asep Ibe
Asep Ibe kembali mengulas bahwa perihal seperti itu kembali lagi ke proses validasi yang dilakukan oleh setiap kepala desa akan tetapi faktanya setelah di validasi dan diverifikasi tapi balik lagi ternyata dengan data yang lama.
”Oleh sebab itu kami berharap ke depan mudah-mudahan bisa melakukan kunjungan langsung ke kementrian sosial bisa disampaikan pakta-pakta itu dan bisa di respon menyangkut proses verifikasi dan validasi data dan merevisi data-data menyangkut tepat sasaran,” pungkasnya.(red)
