Ketua DPRD Kabupaten Bandung: Anggaran Daerah Adalah Amanah Rakyat, Harus Tepat Sasaran
KAB. BANDUNG, kutipannews.co.id – Ruang Aula Kecamatan Ciparay pada Rabu (3/6/2026) pagi itu bukan sekadar tempat berkumpulnya para pejabat dan tokoh masyarakat. Lebih dari itu, ruangan tersebut menjelma menjadi panggung dialog yang hidup, tempat di mana asa dan masa depan pembangunan warga Kabupaten Bandung dipertaruhkan lewat sebuah sinergi.
Di tengah tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pembangunan yang tepat sasaran, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., hadir membawa pesan kuat yang menggetarkan komitmen para pemangku kebijakan. Dengan lugas, Renie menegaskan bahwa setiap regulasi dan setiap rupiah anggaran daerah tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas, melainkan harus menjelma menjadi manfaat nyata yang menyentuh urat nadi kehidupan warga.
Pernyataan bernada optimis namun penuh tanggung jawab itu disampaikan Renie dalam gelaran Dialog Forum Komunikasi Masyarakat Lintas Sektor Tingkat Kecamatan Ciparay Tahun 2026. Forum strategis ini dihadiri oleh jajaran penting, mulai dari Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung H. Tarya Witarsa, Camat Ciparay Anjar Lugiyana, Kapolsek Ciparay AKP Sugiharto Rudi, perwakilan Koramil, hingga kepala UPT, puskesmas, kepala desa, BPD, serta tokoh agama dan masyarakat setempat.
Lebih dari Sekadar Angka dan Regulasi
Sebagai nakhoda legislatif, Renie mengingatkan bahwa fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang melekat pada DPRD bukan sekadar formalitas kelembagaan. Ada beban moral dan amanah rakyat yang sangat besar di dalamnya.
Menatap tahun lalu, DPRD Kabupaten Bandung tercatat telah berhasil merampungkan 14 peraturan daerah (Perda) sepanjang tahun 2025. Sebuah capaian kuantitas yang patut diapresiasi sebagai fondasi hukum pelayanan publik. Namun bagi Renie, keberhasilan sejati tidak diukur dari tumpukan berkas regulasi tersebut.
“Seluruh keputusan yang diambil DPRD, mulai dari pembentukan peraturan daerah hingga pengesahan anggaran, harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung,” tegas Renie dengan penuh penekanan di hadapan peserta forum.
Ia menambahkan, substansi utama dari sebuah kebijakan adalah bagaimana aturan tersebut mampu diterjemahkan menjadi program konkret yang menjawab jeritan dan kebutuhan di akar rumput.
Mengawal Uang Rakyat dengan Hati
Sisi humanis dari kepemimpinan Renie terlihat jelas saat ia membedah masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baginya, APBD adalah “uang rakyat” yang sarat akan nilai amanah, sehingga pengelolaannya wajib transparan dan berorientasi penuh pada kepentingan publik.
“Setiap rupiah yang dialokasikan dalam APBD harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” ujarnya, yang langsung memicu perhatian serius dari seluruh peserta dialog.
Pernyataan ini seolah menjadi oase di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi anggaran dan perbaikan pelayanan publik saat ini.
Kolaborasi Tanpa Sekat untuk Ciparay
Forum lintas sektor ini akhirnya bukan hanya menjadi ajang dengar pendapat, melainkan ruang kolaboratif untuk membedah isu-isu krusial. Mulai dari karut-marut infrastruktur, akses pelayanan kesehatan yang inklusif, mutu pendidikan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Renie meyakini, tantangan zaman yang semakin kompleks tidak akan bisa diselesaikan jika pemerintah bekerja secara parsial atau sendiri-sendiri. Ego sektoral harus diruntuhkan, diganti dengan jembatan komunikasi yang intensif antara legislatif, eksekutif, aparat kewilayahan, hingga elemen masyarakat paling bawah.
Menutup jalannya forum, ada riak optimisme yang tertinggal di Aula Kecamatan Ciparay. Lewat dialog terbuka ini, komitmen baru telah direkatkan. Bahwa di tangan para pemimpin yang mau mendengar dan mengawasi dengan hati, pembangunan Kabupaten Bandung—khususnya Ciparay—akan bergerak ke arah yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.***
