Perlunya Pengawasan Dari pemerintah Dan Dinas PUPR Dalam Setiap Program Proyek Normalisasi, Maupun Penurapan

Karawang, utipan-news.co.id- Normalisasi saluran air irigasi sungai
terus di kerjakan dan di laksanakan ke setiap desa kecamatan yang ada di di se pelosok wilayah Kabupaten karawang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus bergerak melakukan pelaksanaan pekerjaan normalisasi restorasi sungai pembangunan insfratruktur pedesaan saluran
di setiap desa yang ada di kecamatan kabupaten karawang.

Voleme ukuran panjang dan ukuran lebar normalisasi sudah jelas terpampang dalam papan plang nama pemerintah Kabupaten karawang untuk memastikan rute yang akan di garap dalam pekerjaan.

Dana anggaran pun jelas adanya dari APBD kabupaten karawang tahun anggaran 2022 pelaksanaan normalisasi saluran air untuk pengantisipasian tersendatnya arus air sehingga tidak menyebabkan banjir.

Lokasi pengerukan normalisasi pun sama sudah di tentukan sesuai dengan SPK. kecamatan dan desa mana yang akan di kerjakan untuk normalisasi lebih dahulu. sesuai keperluan dan kepentingan bagi masyarakat banyak umumnya, khususnya para petani padi untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan air bagi mereka. sehingga saluran irigasi dapat berfungsi untuk mengairi lahan pertanian dan mengairi lahan pertanian di daerah tersebut.

Biaya anggaran yang di gelontorkan untuk normalisasi pengerukan dan pengangkatan lumpur/ tanah endapan sungai tidaklah sedikit. cukup lumayan besar angkanya hingga ratusan juta per satu kontrak pekerjaan dari anggatan APBD

Kontrak kerja pengerukan pengangkatan pembangunan normalisasi restorasi sungai
sudah tertera waktu hari masa pelaksanaan nya kisaran 30 atau 60 hari.
hingga selesai sesuai, rapih , baik dan benar benar. sesuai aturan dan prosedur yang ada yang sudah di tetapkan.

Pelaksana normalisasi saluran air dalam pengerukan, pengangkatan di lapangan sudah jelas dan di pastikan di kelola oleh pihak kedua dari pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR apapun itu CV nya yang pasti akan di pihak keduakan

Pekerjaan, Volume , Dana, Lokasi , Biaya, Kontrak dan Pelaksana CV semua tertera dan tercantum di papan plang nama dalam pekerjaan proyek normalisasi di manapun kapanpun dan siapapun pelaksana nya.

Dengan beberapa hal tersebut Heri pramika humas DPP bamuswari (balai musyawarah Indonesia )sebagai LEMBAGA SOSIAL KONTROL dan awak media online berharap dan meminta kepada pemerintah kabupaten karawang serta dinas pupr agar bisa terjun langsung dalam pengawasan pekerjaan normalisasi sungai/irigasi yang di laksanakan di setiap desa kecamatan
yang ada di kabupaten karawang.

Kami meminta kepada pihak kabupaten dan dinas PUPR agar terjun langsung dalam pelaksanaan untuk mengawasi Normalisasi pepngerukan sungai. harapan agar pekerjaan dan pelaksanaan bisa terpantau dengan baik dan benar sesuai Standar oprasional

Karena ada dari beberapa proyek Normalisasi di lapangan hasilnya kurang maksimal. Dari mulai pengerukan tanah penempatan tanah hasil kerukan. Hasil ketidakmaksimalan tersebut akan nampak dan terlihat ketika arus air sungai sudah menyusut banyak tanah yang dalam pengerukan nya tidak merata. Walaupun memang setiap program yang turun ada manfaat nya bagi warga masyarakat.

kemanfaatan ini jangan sampai tidak di dimaksimalkan. Dengan hal tersebut semoga pengawasan pemerintah dan dinas PUPR bisa lebih aktif lagi demi terciptanya hasil yang lebih baik.

Selain itu dalam pantauan awak media dalam pekerjaan Di lihat sejak pengerjaan proyek tersebut tidak ada plang papan nama proyek papan informasi pekerjaan
padahal papan nama proyek itu sebagai informasi penting bagi publik masyarkat pada umumnya.

Berdasarkan pantauan Kami pengerjaan normalisasi tersebut, sudah berlangsung sejak beberpa hari yang lalu, Padahal Dalam aturan Perpres No 54 tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 tahun 2012 dijelaskan,,

Setiap proyek fisik wajib memasang papan nama yang memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, mulai pengerjaan, pelaksana proyek, nilai kontrak dan jangka waktu pengerjaan sampai selesai
agar tidal melanggar KIP.

Kasi SDA Karawang, sendiri Rambudi beberapa waktu yang lalu menyampaikan kepada lembaga Bamuswari dan awak media di kantor nya, bahwa pemasangan papan plang proyek apapun programnya dari pemerintah , salah satu keharusan dan wajib di pasang agar di ketahui oleh publik warga masyarakat banyak.

“Sehingga masyarakat tahu program apa yang sedang di kerjakan di lingkungan nya dari program apa dinas mana dan itu salah satu bagian dari keterbukaan publik ketranfaransian pemerintah dalam setiap program yang ada.”Ucapnya

Jangan sampai dalam pelaksanaan eskavator normalisasi ini ada yang di rugikan dengan masyarakat yang kena dampak. pembuangan tanah ,penyimpanan nya yang tidak beraturan bertumpuk di mana mana. tidak di sepanjang irigasi bahkan meleber ke jalan raya (umum) sehingga membuat licin jalan, dan membahayakan pengguna jalan. atau pengerukan yang tidak merta / terlewat di lewati, mengganggu, merusak pasilitas publik dan masih banyak hal lainya.
makanya kami sebagai lembaga sosial kontrol serta media online berharap dan meminta pihak PUPR terjun langsung.

Evaluasi setelah normalisasi saluran air sungai/irigasi pembangunan insfratruktur perdesaan dalam pengerukan dan pengangkatan lumpur ini. yang amat sangat penting. untuk bahan kajian evaluasi di kemudian hari dalam pekerjaan dan pelaksanaan normalisasi lebih baik lagi apapun ceritanya

Jangan sampai hanya kabar dari pihak pelaksana saja. karena mereka akan membuat laporan yang sebaik mungkin

Contoh : bagus pak, siap pak, ok pak
beres pak. pokoknya bapak tenang saja aman pak, kondusif pak dan banyak penyampaian lainya. padahal teknis serta mekanisme di lapangan, dengan apa yang sampaikan dan di laporan tidak sama.

Terakhir untuk pemerintah kabupaten karawang pihak terkait dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR semoga bisa lebih selektif lebih di pastikan ketika akan memberikan SPK kepada CV untuk tahap penormalisasian
saluran/irigasi di setiap wilayah desa kecamatan yang ada di kabupaten karawang.(hsn)