Puluhan Tahun Mengabdi, Ratusan Honorer Nakes & Non Nakes Ngadu ke DPRD Karawang
Karawang, Kutipan-news.co.id –Ratusan anggota Forum Komunikasi Honorer Fasyankes (FKHF) Cabang Karawang ikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung rapat DPRD Karawang, Kamis (16/3/23).
Mereka merupakan perwakilan non Nakes dan Nakes dari Puskesmas, RSUD dan RSKP Karawang menuntut statusnya agar bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan menganggap ada kebijakan yang dianggap kurang berpihak yang mengakibatkan tingkat kesejahteraannya sengat memprihatinkan.
Sekitar 693 anggota FKHF antusias menyambangi gedung DPRD Karawang guna menyampaikan keluhan serta meminta pihak DPRD Karawang agar mendukung perjuangan mereka.
Ketua FKHF Kabupaten Karawang, Abdul Haris mengatakan, pihaknya datang ke DPRD untuk meminta semua anggotanya agar diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa pengecualian, pasal kebijakan yang diambil saat bukan hanya menghitung masa kerja, akan tetapi hanya dari faktor faktor usia, Pasalnya banyak tenaga Nakes dan Non Nakes yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi belum juga diangkat jadi PNS.
“Kami meminta Komisi 1 dan IV DPRD Karawang untuk mendorong BKPSDM dan Dinas Kesehatan agar permintaan kami ini bisa disampaikan ke Bupati, kemudian di sampaikan ke Pemerintah Pusat”, kata Haris saat ditemui usai menggelar RDP.
Haris berharap, dengan didorongnya permintaan kami ini oleh DPRD Karawang, status honorer kesehatan di Kabupaten Karawang yang sekitar 693 orang ditahun 2023 diangkat jadi PPPK atau ASN.
Masih kata Haris, langkah perjuangannya akan terus bergulir sesuai tahapan, karena regulasi usulan awalnya dari Kabupaten dan dalam pengesahannya oleh Pemerintah Pusat.
“Ini harus segera dilakukan tindak lanjut dari hasil RDP agar bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat terkait nasib kami ini,”ujarnya.
Ditempat yang sama, Ketua FKHF Jawa Barat, Suhendri menyampaikan, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang penghapusan honorer bisa menuntas habiskan honorer seluruhnya untuk diangkat dan diakomodir oleh pemerintah.
“RDP tadi sangat luar biasa, dukungan dari DPRD Kabupaten Karawang, Asda 3, BKPSDM, Dinkes Karawang, walaupun kebijakannya berada di Pemerintah Pusat, dan harapan kami dengan adanya RDP ini, baik pihak Legislatif maupun Eksekutif di Kabupaten Karawang dapat diselaraskan dengan Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Ia juga mengatakan bahwa tuntutan pihaknya hanya satu yakni angkat kami menjadi PNS maupun PPPK tanpa tes, karena kami, baik nakes maupun non nakes sudah bekerja lama, dan sudah sepantasnya kami ini diberikan penghargaan berupa pengangkatan tanpa tes.
“Sementara itu dalam RDP tadi, baik DPRD, Dinkes dan BKPSDM Karawang satu suara, yaitu akan mendorong ke Pemerintah Pusat terkait usulan pengangkatan tanpa tes yang diinginkan oleh FKHF,”pungkasnya.(red)
