Membangun Karawang dari Kampus: Bapenda dan FH Unsika Tanamkan ‘Local Taxing Power’ ke Generasi Muda

KARAWANG, Kutipannews.co.id – Kemandirian fiskal sebuah daerah tidak melulu soal angka di atas kertas APBD. Lebih dari itu, ia adalah buah dari kesadaran kolektif yang dipupuk sejak dini. Fondasi masa depan inilah yang sedang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Berdiri di hadapan ratusan pasang mata generasi muda, Bapenda Karawang menggandeng Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) menggelar sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Opsen PKB & Opsen BBNKB 2026“. Riuh edukasi ini berlangsung khidmat di Aula Syekh Quro, Kampus UNSIKA, Selasa (02/06/2026), dengan dihadiri oleh 250 peserta dari kalangan dosen dan mahasiswa.

Acara yang dikemas interaktif ini dibuka resmi lewat sambutan hangat Dekan Fakultas Hukum UNSIKA, Dr. H. Imam Budi Santoso, S.H., M.H., serta Sekretaris Bapenda Karawang, Ade Sudrajat, S.H., M.H., yang akrab disapa Kang Adjat.

Mahasiswa sebagai Agent of Change Pajak Daerah

Dalam narasinya yang menyentuh sisi humanis, Ade Sudrajat mengingatkan bahwa mahasiswa bukan sekadar objek pemanis bangku kuliah, melainkan penggerak roda perubahan sosial.

“Mahasiswa adalah agent of change sekaligus calon pemimpin masa depan. Melalui sosialisasi ini, kami berharap civitas akademika dapat menginternalisasi regulasi perpajakan daerah, mengedukasi masyarakat luas, serta menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Karawang yang lebih maju,” ungkapnya penuh optimisme.

Di balik istilah teknis hukumnya, kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini sejatinya ramah kantong. Merujuk pada UU No. 1 Tahun 2022 serta Perda No. 17 Tahun 2023 (yang telah diperbarui lewat Perda No. 6 Tahun 2025), skema opsen ini hadir sebagai substitusi sistem bagi hasil.

Catatan Penting bagi Wajib Pajak:

* Tanpa Beban Tambahan: Kebijakan ini sama sekali tidak menambah nominal pajak yang harus dibayar masyarakat.

* Transparansi Infrastruktur: Regulasi mengamanatkan earmarking anggaran—minimal 10% dari pendapatan Opsen PKB wajib dialokasikan langsung untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan di Karawang.

Untuk mengupas tuntas regulasi ini secara mendalam, Bapenda tidak sendirian. Mereka menghadirkan panel narasumber kompeten lintas sektor:

1. Kemudahan Digital Lewat ‘Sapawarga’

Hendrian Oetama, S.E., Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Karawang, membedah bagaimana digitalisasi mampu memangkas birokrasi. Lewat Aplikasi Sapawarga, warga Karawang kini bisa membayar PKB secara daring, praktis, transparan, dan akuntabel tanpa perlu antre berjam-jam.

2. Gotong Royong dan Proteksi di Jalan Raya

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja, Benny Adi Putra, S.E., M.M., AWP, menyentuh sisi kemanusiaan lewat fungsi SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan PKB. Dana tersebut merupakan bentuk proteksi dasar negara. Jasa Raharja berkomitmen mempercepat klaim santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas agar masyarakat merasa terlindungi.

3. Ekosistem Smart City Perbankan

Dari sisi finansial, Yuga Prawira selaku Sales Force Divisi Dana dan Jasa Konsumen Bank BJB, memaparkan kemudahan pembayaran real-time via aplikasi DigiCash. Inovasi ini mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Menariknya, BJB juga memiliki program T-Samsat, sebuah tabungan khusus untuk mencicil pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

4. Hukum, Legalitas, dan *Safety Riding

Sesi dinamis dihadirkan oleh Satlantas Polres Karawang melalui Aipda Syarif Hidayat, S.H. (Aipda Bojes). Dengan gaya khasnya, ia mengedukasi mahasiswa tentang pentingnya kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan berkendara (safety riding). Bojes menekankan bahwa ketaatan membayar pajak berbanding lurus dengan keabsahan registrasi kendaraan demi menjamin kepastian hukum di jalan raya.

Suasana aula mendadak hidup saat sesi diskusi interaktif dimulai. Ratusan mahasiswa tidak sekadar menyerap teori fiskal, tetapi kritis berdialog langsung dengan para praktisi hukum, kepolisian, dan keuangan. Di penghujung acara, antusiasme peserta diganjar dengan fasilitas  E-Sertifikat serta berbagai doorprize menarik dari panitia.

Sosialisasi ini menaruh harapan besar. Lewat sinergi apik antara Pemkab Karawang, Bapenda Jabar, Kepolisian, Jasa Raharja, perbankan, dan sektor akademisi, kesadaran pajak tidak lagi menjadi beban paksaan, melainkan gaya hidup dan kontribusi nyata demi mewujudkan Karawang yang lebih maju, aman, dan sejahtera.

(Dewa/Red)