Karawang, kutipan-news.co.id Dianggap tidak maksimalnya penyerapan anggaran di tahun 2019, Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang, Lina Sugiharti mengaku prihatin terhadap kinerja Pemkab Karawang.
Pasalnya, dirinya menganggap di 10 SKPD sebagai penerima anggaran belanja terbesar antara lain Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Setda, Dinas Pertanian, PUPR, PRKP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan, Sekretariat DPRD, dan Dinas kesehatan.
Secara umum sekitar 80 persen bahkan ada 69 persen, anggaran baru terserap. Sementara waktunya tinggal menghitung hari menuju detik detik akhir tahun 2019.
“Artinya perencanaan anggaran belanja pembangunan untuk tahun 2019 di Dinas-Dinas yang bernaung di Pemda Karawang tidak mampu menyerap anggaran hingga 100 persen,” kata Lina Sugiharti, kemarin.
Menurut Lina hal tersebut tentunya akan mengundang banyak pertanyaan besar terhadap integritas kepemimpinan pemerintah daerah dan penanggung jawab teknis SKPD.
“Beberapa dugaan opsi tidak terserapnya anggaran di beberapa dinas, kemungkinan bisa jadi karena ketidakmampuan kepala dinas yang diangkat dan ditunjuk oleh Bupati. Tidak mampu menjalankan dan menterjemahkan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan kepada sang kepala dinas tersebut,”tegas Lina.
Dikatakan Lina, jika sebaliknya Bupati sebagai Kepala Daerah tidak melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kelembagaan dinas, sehingga membangun pesan bahwa kontrol dan pengawasan dalam apresiasi leadership tidak memiliki implementasi yang positif
terhadap jajarannya.
“Jika ini benar terjadinya dua opsi, tentunya ini akan berdampak buruk terhadap pelayanan publik, karena prinsip perencanaan pembangunan jika kenyataannya tidak terealisi berarti ada masalah yang berindikasi ketidak mampuan personal atau ketidakmampuan integritas kepemimpinan,”tandasnya (red).
