Karawang, kutipan-news.co.id – Belum tuntas perkara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sedang di tangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. Lagi – lagi permasalahan muncul dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang.
Kali ini terkait Try Out SMP yang di laksanakan secara serentak di Karawang, Senin (3/2/2020), batal di gelar. Penyebabnya, karena sever yang di gunakan untuk kegiatan tersebut jebol. Padahal, untuk penyelenggaraan try out tersebut, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran cukup besar, buat jasa si penyedia server.
“Tiba – tiba, anak – anak sekolah tak bisa melanjutkan pelaksanaan try out. Ya, gara – garanya server jebol. Ini jelas sangat merugikan dan berdampak pada para peserta didik yang mengikuti try out. Pasalnya, try out ini merupakan salah satu persiapan untuk ujian nanti,” ujar salah seorang guru di sebuah SMP di Karawang, yang namanya enggan di publish, Senin (3/2/2020).
Dia sendiri merasa heran, kenapa server bisa jembol. Padahal, untuk penyediaan server tersebut, anggaran besar di gelontorkan.
“Anggaran mencapai Rp 576 juta. Itu kan dari dana BOS sebesar Rp 18 ribu per siswa. Sementara di Karawang sendiri ada sebanyak 32 ribu siswa kelas 3 SMP.”Terangnya
Menanggapi kondisi tersebut, pemerhati politik dan pemerintahan, H. Asep Agustian, SH. MH, atau yang biasa di sapa Askun dengan lantang menyatakan darurat dan bahaya, jika sampai terjadi server jebol dirinya mempertanyakan
bagaimana dengan nasib siswa – siswi SMP yang akan melakukan ujian tersebut, yang terkesan sembarangan dalam menetukan penyedia jasa.
“Yang saya heran, itu kok Kepala Bidang (Kabid) SMP, malah berstatement merasa bingung dan harus berkoordinasi dengan siapa?.
“Kalau dia saja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bingung harus berkoordinasi dengan siapa, apa lagi masyarakat, atau orang tua siswa terkait nasib anak – anaknya yang akan mengikuti ujian,”terang Askun.
Dikatakan Askun, sebagai KPA tentunya berhubungan langsung dengan penyedia jasa. Menurutnya mereka harus melakukan peneguran kepada penyedia jasa, karena sudah di bayar mahal dari anggaran dana Bos yang notabene nya bersumber dari uang negara.
“Ya tegur dong! Bila perlu marahi tuh penyedia jasanya, mahal – mahal anggaran yang di gelontorkan dari dana BOS yang notabene bersumber dari uang Negara. Tapi kualitas servernya malah membuat kecewa.
Lebih lanjut Askun menegaskan hal tersebut jangan dianggap main – main, persolannya berhubungan dengan nasib anak Bangsa soal nasib pendidikannya, bukan berhubungan dengan anak bangsat.
“Jadi, tidak ada kata lain. Saya meminta agar Unit V Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Karawang agar segera turun tangan untuk menyelidiki permasalahan ini. Atas dasar beredarnya pemberitaan di media massa yang cukup santer ini, sudah bisa di jadikan dasar bagi penegak hukum untuk menyelidikinya.
“Ini kesempatan bagi Unit Tipidkor Polres Karawang untuk mengungkap perkara besar. Karena selama ini yang sering masuk perkaranya, kebanyakan perkara Desa saja,”tandasnya.
Masih di tempat yang sama,LBH LMP Marcab Karawang, Andri Kurniawan berpendapat, bahwa dari sari satu sisi yang namanya perangkat lunak seperti itu, tentunya ada saja kendala atau eror. Tetapi, khusus untuk kepentingan seperti ini seharusnya si penyedia jasa bisa antisipasi dengan menyiapkan tenaga ahli atau teknisi yang mumpuni. Ketika terjadi jebol agar, bisa segera teratasi.
“Namanya perangkat baru dan spesifikasi sesuainya dengan spek, rasa – rasanya jauh dari kemungkinan kalau sampai jebol? Tapi itu tadi, saya sepakat dengan pak Askun. Sebaiknya masalah ini segera di lidik oleh penegak hukum, agar dapat di ketahui permasalahannya. Kalau pun itu kendala teknis, kok bisa lalai begitu?,”Pungkas Andri(ak)
