Biaya Operasional Bank BJB Diduga Bermasalah, DPRD Jabar Desak Bongkar Hingga ke Anak Cabang
Bandung,Kutipan-news.co.id. – Manajemen Bank Jabar Banten (BJB) akhirnya mendapatkan desakan dari Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa.
Pasalnya menurut Buky Bank BJB harus segera melakukan langkah efisiensi besar-besaran di tengah sorotan publik terhadap bank milik daerah tersebut.
Hal tersebut di ungkapkan dalam wawancara khusus di ruang kerjanya kepada awak media, Jalan Diponegoro, Kamis (9/4/2025) lalu.
Biaya operasional (BoP) Bank BJB saat ini Dinilai Buky terlalu tinggi dan berpotensi menjadi beban keuangan jangka panjang jika tidak segera dirasionalisasi.
“Untuk lebih rasional dalam pengelolaan operasional, Kami menilai dan mendorong agar Bank BJB saat ini agar biaya operasional yang besar tidak hanya membebani, tetapi juga mencerminkan inefisiensi manajerial,” tegas Buky di lansir WJ Today, Sabtu (12/4).
Evaluasi Sorotan Kantor Cabang Pembantu
Buky juga meminta BJB mengevaluasi keberadaan ratusan kantor cabang pembantu yang tersebar di berbagai wilayah.
Menurutnya, banyak kantor cabang pembantu kini tidak lagi relevan dengan tren perbankan modern yang mengarah pada digitalisasi.
“Banyak kantor cabang pembantu yang kini justru membebani neraca keuangan. Tentunya harus ada review, bukan lagi mendukung ekspansi bank. Era digital banking harus diadopsi serius,” ulasannya.
Diketahui pada 2024, Bank BJB tercatat memiliki 457 unit kantor cabang pembantu, namun baru 17 unit yang mengadopsi layanan digital penuh.
Sorotan Fokus pada Budaya Lokal
Begitu pedulinya, Buky juga menyoroti strategi promosi Bank BJB yang selama ini dinilai kurang mendukung budaya lokal.
Ia berharap dan mendorong agar Bank BJB mengalihkan anggaran promosi untuk mendukung kesenian dan kebudayaan Sunda yang kini nyaris terpinggirkan.
“Sebagai milik masyarakat Jabar, Bank BJB ini harusnya mendukung pertunjukan seni budaya Sunda, bukan sekadar menggelar konser musik band nasional yang bahkan tidak relevan dengan pangsa pasar mereka,” cetus Buky.
Dikatakan Buky, promosi besar-besaran di luar daerah yang bukan basis nasabah utama BJB hanya memboroskan anggaran tanpa manfaat riil bagi pertumbuhan bank.
Sorotan Momen Berbenah di Tengah Skandal
Mengingat dorongan reformasi dari DPRD ini muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi dana promosi dan iklan fiktif di Bank BJB.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, termasuk Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi.
Struktur biaya yang gemuk di BJB, termasuk di pos promosi, disebut-sebut menjadi salah satu celah terjadinya penyimpangan anggaran.
Buky juga menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemegang saham utama, untuk membenahi BJB dari akar-akarnya — mulai dari seleksi direksi baru hingga pembenahan kultur kerja.
“Jelas ini harus menjadi perbaikan menyeluruh, bukan sekadar kosmetik. BJB harus kembali pada roh sebagai bank pembangunan daerah, bukan jadi panggung bagi segelintir elit,” pungkas Buky.
Diketahui berdasarkan Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Bank BJB pada tahun 2023 mencapai 85,7 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sektor perbankan yang berada di kisaran 78 hingga 80 persen. (Joe)
