Pemprov Jabar Tegaskan Komitmen Antikorupsi, Bupati Karawang Hadiri Rakor Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi
BANDUNG | KUTIPAN-NEWS.CO.ID | Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi melalui Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar pada Rabu, 4 Juni 2025 di Gedung Pakuan, Bandung.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin, Sekretaris Daerah H. Asep Aang Rahmatullah, serta Inspektur Kabupaten Karawang, Asip Suhendri. Acara ini juga diikuti oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Rapat koordinasi ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM), memimpin pembacaan Komitmen Antikorupsi Kepala Daerah dan DPRD. Dalam pernyataan tersebut, seluruh pihak menyepakati lima poin utama sebagai landasan bersama dalam membangun pemerintahan yang bebas dari korupsi.
Kelima poin tersebut mencakup:
- Menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara transparan dan akuntabel.
- Menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas.
- Menjamin proses perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi, dengan mengutamakan kepentingan publik.
- Memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum dari para kepala daerah di Jawa Barat.
“Hari ini adalah wujud nyata komitmen antikorupsi antara kepala daerah dan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penandatanganan pakta integritas ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat, serta perwakilan dari KPK dan BPKP,” tegas Bupati Aep.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.*** (Prokompim Karawang)
