Sebelum Pantau Pelabuhan Patimban, Jokowi Sidak Pelayanan BPJS di RSUD Ciereng Subang

0

Laporan : Apung/Rohman

Subang, kutipan-news.co.id – Selain menemui para nasabah Permodalan Nasional Mandiri (PNM), dan meninjau proyek Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi juga melakukan Infeksi Mendadak (Sidak), pelayanan BPJS di RSUD Ciereng Kabupaten Subang. Jum’at, (29/11/2019).

Agenda ini merupakan inisiatif dari Presiden Jokowi sendiri yang tidak ada dalam agenda resmi Presiden, yang lalu mengunjungi salah satu ruangan perawatan kelas 3, yakni ruangan Asoka, Presiden juga sempat berbincang dengan para pasien yang sedang dirawat.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan, Melalui sidak ini Presiden Jokowi ingin mengetahui pelayanan BPJS Kesehatan.

“Lalu, Presiden Jokowi juga ingin memastikan pelayanan BPJS Kesehatan berjalan dengan baik,” Ungkap Bey Machmudin dalam rilis resminya.

Selama melakukan sidak, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD Ciereng Drg.Agus Sopyan dan Wadir Pelayanan Dr.Ahmad Nasuhi.

“Usai sidak selama kurang lebih sekitar 40 menit, Presiden meninggalkan RSUD Ciereng Subang sekitar pukul 09.55 Wib, Presiden Jokowi kemudian langsung berangkat menuju Pelabuhan Patimban.

Dalam keterangannya kepada awak Media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi menyampaikan, Dalam sidak tersebut hampir 90 % pasien yang ditemui Presiden, menggunakan kartu Indonesia Sehat, dari jumlah tersebut sekitar 70 % merupakan masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI), dan 20 % sisanya merupakan peserta mandiri.

“Sama seperti yang di Lampung, Kurang lebih angkanya hampir-hampir sama, artinya apa.? Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS itu dalam rangka pelayanan Kesehatan yang diberikan di Rumah Sakit,” Ungkap Presiden Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan, Bahwa yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan BPJS Kesehatan adalah dengan memperbaiki BPJS itu sendiri, bukan di Rumah Sakit atau Pemegang kartunya.

“BPJS harus mampu mengendalikan defisit, terutama mengingat Pemerintah sudah mengeluarkan anggaran yang cukup besar,” Jelas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi mengatakan, Ada 133 Juta orang yang di Cover oleh Pemerintah dari kartu BPJS yang gratis, 96 Juta orang oleh Pemerintah Pusat dan sisanya itu oleh Pemerintah Daerah

“Ini gede banget, jadi kenaikan BPJS itu yang 133 Juta orang artinya di Cover oleh APBN dan APBD, itu yang harus menjadi catatan,” Pungkas Presiden Jokowi.

Perlu diketahui, Presiden Jokowi juga pernah melakukan kegiatan serupa saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Jum’at 15 November 2019 yang lalu, saat itu Presiden Jokowi mengunjungi RSUD Dr.H.Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *