Karawang, kutipan-news.co.id -Mencuatnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang terbit tahun 2018, terkait kurangnya bayar Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) PT Bukit Muria Jaya, kepada pemerintah tahun 2017, sebesar Rp. 1.657.273.035,00, menjadi sorotan serius bagi praktisi hukum Karawang, Asep Agustian SH. MH. yang akrab di sapa Askun.
“Dalam persoalan ini, saya tidak akan berhenti berbicara di setiap awak media, karena memang keberadaanya harus di ketahui oleh publik, khususnya masyarakat Karawang,” tutur Askun, saat di temui kutipan-news.co.id, Selasa (28/1/2020), di Kantornya sekitar Ruko Galuh.
Menurut Askun, dirinya sudah mendengar kabar, bahwa pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapeda) Karawang, pernah mengundang pihak PT. BMJE, selaku wajib pajak, pasca keluarnya LHP BPK tahun 2018 lalu, dan di claim sebagai bentuk upaya atas temuan BPK.
“Itu konyol, temuan BPK itu mengintruksikan untuk di tarik pajaknya, bukan di undang untuk klarifikasi, dan saya katakan kalau bukan konyol apa dong namanya,” terang Askun.
Menurut Askun, jangan suka melakukan pembenaran dengan berbagai macam alasan yang macam-macam, kalau BPK memerintahkan untuk menarik pajak, maka tariklah, bahkan desak pihak PT. BMJE, untuk membayar pajak dengan di buktikan nota tagihan secara resmi.
“Kalau saja pihak PT.BMJE, mengaku sudah melunasi pajak pasca keluarnya LHP BPK, di perlihatkan bukti notanya, dan saya tantang, pasti itu tidak ada,” paparnya.
Lanjut Askun, menyatakan ketidak benaran pihak Pemkab mengundang PT.BMJE, hanya untuk klarifikasi, bahkan ini merupakan potensi pajak pendapatan Pemkab Karawang.
“Masa pemerintahan harus kalah oleh investor selaku Wajib pajak, kan tidak lucu, namanya pajak dalam bentuk apapun, itu merupakan kewajiban bagi siapapun pelaku usaha yang mau berinvestasi di Karawang, bodo amat mau pengusaha itu, apapun tetap pajak wajib di bayar, masa Pemerintah kalah dengan pengusaha,” tandasnya(ak).
