Bandung, kutipan-news.co.id – DPRD Kabupaten Bandung Barat desak pemerintah untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di berbagai daerah di Indonesia.
Hal ini dilakukan, mengingat di era Revolusi Industri 4.0 memberikan peluang terbuka bagi warga asing untuk bekerja maupun berbisnis di negara lain.
Pada satu sisi, kehadiran TKA maupun investor asing sangat membantu terutama dalam hal pemodalan untuk percepatan pembangunan, membuka lapangan kerja, serta perkembangan maupun kemajuan pada suatu bidang.
Namun, pada sisi lainnya memiliki risiko yang mana salah satunya membuka potensi penyebaran suatu virus atau penyakit dari satu negara ke negara lainnya.
Seperti diketahui, dalam pelaksanaan mega proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dilaksanakan pengembang dari PT KCIC dan Wijaya Karya (WIKA), banyak melibatkan TKA Asal negeri China.
Termasuk dalam pengerjaan proyek KCJB di Bandung Barat yang mana dalam periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 saja tercatat sebanyak 670 TKA asal China, dibawah naungan perusahaan China Railway Group Limited bekerja dalam proyek nasional tersebut.
Keterkaitan TKA asal China di Indonesia sendiri menyusul dengan ditutupnya 15 kota di China akibat penyebaran virus corona yang semakin intensif.
Ketua DPRD Bandung Barat, Rismanto mengatakan, pemerintah daerah mesti meningkatkan fungsi pendataan serta fungsi pengawasan terhadap para pekerja asing (TKA) yang bekerja di wilayahnya.
Kedua, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran wabah penyakit termasuk yang baru-baru ini terjadi yakni, penyebaran virus corona atau Novel Corona Virus (NCoV) yang telah teridentifikasi berasal dari Pasar Seafood Huanan di Wuhan China.
“Pendataan dan pengawasan aktivitas pekerja asing di KBB harus ditingkatkan, baik menyangkut pendataan rekam medisnya maupaun aktivitas perjalanan pekerja tersebut,” ucap Rismanto saat dihubungi, Rabu (29/1).
Mengingat penyebaran virus corona masih sangat intensif di negara asalnya, dia menuturkan, pemerintah di daerah (dalam hal ini Pemda Bandung Barat) harus terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan muncul dan berkembangnya virus tersebut di wilayahnya.
“Tingkatkan koordinasi dengan dinas terkait. Berikan informasi yang benar, mendidik, dan proporsional kepada masyarakat sehingga masyarakat tenang namun tetap waspada,” pungkasnya.
